Lombok Barat,wartabumigora.com -Puluhan pemuda yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) menggedor Kantor DPRD Lombok Barat (Lobar), Selasa (4/2) lalu. Kedatangan mereka untuk memprotes tindakan Ketua DPRD Lobar Imam Kafali yang disinyalir sempat bersitegang dengan salah seorang anggota AMPES.
Lebih dari itu, mereka menuntut aparat penegak hukum turun memeriksa dugaan SPPD fiktif yang dilakukan sejumlah anggota dewan di tahun 2018 lalu.
“Kami meminta pada aparat penegak hukum untuk segera memeriksa oknum anggota dewan Lobar yang diduga terlibat kasus SPPD fiktif. Kami juga meminta aparat hukum mengusut tuntas indikasi SPPD fiktif yang dilakukan secara berjamaah,” terang koordinator aksi M Alhaetami.
Mereka mendesak Ketua DPRD Lobar Imam Kafali untuk serius menyelesaikan persoalan SPPD fiktif ini. Ditambah, mereka juga meminta Imam meminta maaf atas tindakan yang dinilai mengarah ke sifat arogansi setelah sempat bersitegang dengan M Alhaetami.
“Saya sempat ketemu dengan Ketua DPRD dan dia sempat marah memengang kerah baju saya. Makanya ini yang kami minta dia minta maaf,” ucapnya.
Itu setelah dirinya mempertanyakan persoalan kasus SPPD fiktif yang dilakukan secara berjamaah oleh anggota dewan. Ketua DPRD Lobar diminta tidak boleh diam saja dan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Ya semua kami pegang (bukti dokumen SPPD fiktif). Mereka tidak kemana-mana tapi laporannya mereka pergi ke Jakarta dan Surabaya. Kami minta aparat hukum mengusut ini,” ujarnya.
Puluhan warga ini merangsek berorasi di depan kantor dewan sejak sekitar pukul 10.00 Wita. Setelah berorasi cukup lama, Ketua DPRD Imam Kafali akhirnya menemui warga. Imam mengajak mereka duduk bersama membahas semua tuntutan yang dilayangkan.
“Saya mohon maaf dan saya bersyukur hal seperti ini menjadi kontrol bagi kami di anggota dewan. Untuk menjadi bahan kami juga untuk evaluasi dan dibahas,” ujar Imam usai menemui para demonstran.
Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan baik melalui hearing ataupun aksi. Ia memastikan anggota dewan akan menerima mereka dengan baik. Sekalipun sifatnya personal. “Kami sama-sama minta maaf karena kami khilaf,” lanjutnya.
Imam juga menegaskan tidak ada aksi pemukulan ataupun aksi arogansi yang dilakukannya kepada salah seorang anggota AMPES. Ia menjelaskan kejadian sesungguhnya hanya percakapan yang sifatnya keras diwarnai aksi tarik menarik karena tidak mau saling dipisahkan.
“Dan kami sudah saling memaafkan untuk itu,” ucapnya usai menemui warga yang melakukan aksi.
Sementara terkait SPPD fiktif di tahun 2018 lalu, ia mengaku tidak tahu persis detailnya seperti apa. Karena ia masih baru menjabat saat itu. Namun sepengatahuannya, kasus SPPD fiktif itu sudah selsai dalam artian sudah ada pengembalian SPPD oleh anggota dewan.
“Itu sudah selesai, teman-teman sudah mengembalikan (SPPD) dan sudah menyadari. Itu memang perlu ada kontrol sebagai bahan evaluasi kami ke depan,” paparnya.
Terkait dugaan ada anggota dewan yang belum mengembalikan SPPD fiktif yang diambilnya, Imam mengaku perlu melakukan pengecekan lagi. Untuk mengetahui siapa saja yang belum mengembalikan SPPD fiktif yang diembat.
“Mana yang belum ini menjadi tugas saya. Yang penting bagi saya kalau ada itikad baik dari anggota untuk mengembalikan berarti mereka menyadari ada kesalahan yang dilakukan,” pungkasnya. (01/cs).
0 Komentar