Lombok Barat, wartabumigora.com - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan agenda penyampaian pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat, menjadi bahan sorotan sejumlah fraksi di gedung DPRD, hal ini dibuktikan dengan ketidak hadiran sejumlah Kepala Dinas dalam sidang paripurna tersebut.
Menurut Ahmad Zaenuri selaku anggota DPRD dari farksi PKPI Kepala Dinas terkait merupakan salah satu aktor pertanggung jawaban dalam pengguna anggaran daerah, karena mereka itu lebih mengetahui.
" Seharusnya kepala dinas itu harus hadir kalau kita berbicara pertanggungjawaban kepala daerah, jangan pas pake uangnya dia seneng pas disuruh bertanggungjawab dia kabur, dan di suruh bupati aja yang hadir, inikan gk bener," geramnya. Rabo (19/6/2019)
Menurut Zaenuri, pertanggungjawaban penuh anggaran itu kepala dinas bukan sekertaris jadinya harus semua Kepala Dinas yang hadir karena ini menyangkut anggaran yang mereka pakai tahun 2018 dari Januari sampai Desember.
Dan ini merupakan ketidak patuhan terjadi di pemerintahan lombok barat, seharusnya kepala dinas itu patuh dan tunduk, taat terhadap bupati karena dia jendralnya di daerah.
" Dan kepala dinas itu harus hadir mengingat pertanggungjawab pemakai anggaran daerah karena lebih tau supaya dia harus menerima kritik dan saran dari DPRD," lanjutnya.(lalu)
0 Komentar