Tidak terkecuali, isu mutasi ini merebak jadi bahan obrolan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis, politisi, kontraktor, dan elemen lainnya. Perbincangan hangat ini berlanjut ke berbagai kawasan, bahkan ke warung di Pusat Pasar Gerung.
Yang menjadi topik utama perbincangan, rupanya wacana mutasi atau pergeseran pemangku SKPD yang tidak mendukung Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih di Pilkada 2018 lalu, dan banyak isu yang merebak, mulai dari pergantian pimpinan SKPD, hingga mutasi para kepala bidang (setingkat).
Isu lain, yakni adanya beberapa jabatan eselon yang belum terisi saat ini. Ironisnya, keresahan ini seakan selalu digambarkan oleh banyaknya pejabat melalui raut wajahnya yang mempertanyakan kapan pelaksanaan mutasi dilakukan.
Akibatnya isu ini, banyak di antara para kepala dinas/SKPD dan kepala bagian di lingkungan pemerintah menjadi resah. Pengaruhnya, jelas-jelas berdampak pada anjloknya semangat kerja kepada masyarakat.
Awalnya, isu mutasi ini hanya beredar di kalangan sejumlah pejabat saja. Namun, saat ini telah menyebar hingga ke level staf. Beberapa di antara mereka juga membuat penilaian atas kinerja atasannya masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Munawir Haris selaku DPRD Lombok Barat, dari praksi PAN, sebagai partai pengusung ( Zaitun) saya sudah berbicara sama Bupati H. Fauzan Khalid termasuk Wakil Bupati Hj. Sumiatun untuk tidak terjebak oleh orang-orang yang membenturkan Bupati dan Wakil Bupati, Pertama kaitannya dengan mutasi paling tidak harus bersinergi dengan Sekda.
" Mana yang menjadi masukan dan syaratnya rapatkan dan putuskan jangan ketika mentok di bupati minta tolong ke wakil bupati, minta tolong ke sekda dan itu yang tidak menarik menurut saya," ujarnya. Rabo (18/6/2019).
Ia juga berharap dengan kebijakan mutasi nanti tentunya Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat harus memakai sistem rumus yang banyak seperti terdahulu, yang secara birokrasi, ada prestasi, predikasi dan royallitas dan empat aitem itu yang menjadi ancaman bagi kepala daerah dalam hal ini Bupati.
" Jangan nanti maunya jadi kabid, jadi kadis tapi dia tidak mampu ngapain begitu, karena yang bertanggung jawab terhadap daerah ini kan bupati." sambungnya.
Selain itu juga ada yang memang memiliki prestasi kerja yang cukup baik, namun ikut khawatir terkena gelombang mutasi. Bahkan, banyak pula yang langsung menanyakan kepada awak jurnalis terkait tentang isu mutasi tersebut.
"Kalian kan dilapangan. Biasanya sudah tahu kapan akan ada mutasi?” pertanyaan seperti ini diajukan beberapa pejabat yang enggan namanya dimuat, kepada wartawan.
Meskipun demikian, lanjutnya, sebagai pejabat, di antara mereka mengaku pasrah bila memang harus terkena mutasi. Sebab, mutasi merupakan hal biasa dialami dan tidak bisa dihindari karena ini merupakan tugas dari pimpinan.
"Kalau memang ada mutasi besar-besaran, sebagai abdi negara dan bawahan, saya harus siap ditugaskan. Di manapun dan mengemban amanah yang diberikan. Jadi, tidak ada masalah kalaupun akan ada mutasi," ujar seorang pejabat.(lalu).
0 Komentar