Foto. Adnan, dari farksi PDIP dapil Lembar Sekotong
LOMBOK BARAT, wartabumigora.com-- Sejumlah DPRD Lombok Barat dari Fraksi PDIP menolak izin eksploitasi tambang di wilayah Sekotong, hal ini disebabkan, karena DPRD dari farksi PDIP ingin agar di daerah Sekotong dikembangkan sektor pariwisata.
Menurut Adnan DPRD dari farksi PDIP dapil Lembar Sekotong,Keberadaan Pariwisata dengan pertambangan ini sulit dikembangan secara beriringan. Disamping dampak dari pertambangan ini sendiri sangat berbahaya bagi masyatakat serta lingkungan kedepan terutama dari sisi pencemaran lingkungan. Lebih-lebih di sektor pariwisata sendiri, Sekotong kedepan akan menjadi penyangga KEK mandalika. Bahkan diperkirakan akan lebih banyak mendapatkan dampak limpahan wistatawan dari pengembangan KEK mandalika tersebut.
" Karena itu kami menolak izin (ekploitasi) tambang sekotong ini, dan kita inginkan pemda fokus pada pariwisata saja biar pemda ini juga tidak setengah hati dalam mengembangkan potensi wisata daerah selatan ini," tegasnya. Senin (1/7/2019).
Adnan juga menegaskan, pengembangan tambang dan parwisata ini tidak bisa berjalan beriringan apalagi tambang ini akan menyebabkan pihak yang bergelut di sektor wisata akan ragu. Termasuk para investor ini akan ragu, sebab mereka tidak akan mau menanamkan sahamnya di daerah tambang.
" Terlepas izin tambang sudah keluar atau tidak, kami akan tetap menolak tambang ini. Sebab pihaknya ingin pemda fokus mengembangkan sektor pariwisata. Meskipun nanti tambang ini kata dia dikelola secara professional, seperti di daerah Sumbawa oleh PT Newmont," lanjutnya.
Ia juga menjelaskan yang namanya tambang menurut dia akan tetap menyisakan persoalan, pertama pencemaran lingkunngan yang menyebabkan penderitaan berkepenjangan bagi masyarakat. Kalau pencemaran terjadi maka untuk memulihkannya sehingga susah diterima oleh investor.
“Karena itu sebelum itu terjadi maka kami akan bersama masyarakat menolak itu,”tegas dia.
Menyoal adanya Perda RTRW penetapan kawasan tambang dan pariwisata di Sekotong, menurut dia keputusan ini keliru. Seharusnya kata dia pemda fokusnya ke pariwisata, apalagi pemerintah pusat begitu serius mendukung wisata di Sekotong. Buktinya dengan dibangunnya jalan sebagai koneksi lingkar selatan dari Sekotong menuju mandalika Loteng. Menurut dia, alasan dibangunnya jalan ini semata-mata untuk mengembangkan sektor wisata.
"Jangan sampai keinginan dan tujuan pemerintah pusat ini dinodai oleh pemda,”tegas dia.
Menanggapi hal ini, Ispan selaku Kepala Dinas Pariwisata Lombok barat, perihal pengelolaan kawasan tambang ini secara legal bukan illegal artinya mekansime pertambangannya bisa dipertanggungjawabkan karena dikelola secara professional menggunakan teknologi dan kompetensi dilakukan oleh ahli tambang. Dalam pengembangan tambang dan wisata ini kata dia tidak lepas dari perda tentang zonasi petambangan, dimana jaraknya paling dekat tambang ini 1 kilometer dari pantai.
" Inilah yang nanti kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan perusahaan ini memakai teknologi pengerukan secara profesional, kalau kami berkeinginan bekas tambang itu kita jadikan destinasi wisata,”jelas dia.
Diakuinya, kondisi sekotong memang berubah akibat keberadaan tambang. Namun saat ini setelah tambang menurun, warga pun kembali ke sektor lain termasuk ke pariwisata. Bedanya kata da, parwisata ini memang tidak pernah berakhir sedangkan tambang punya masa jeda bgitu habis selesai pengelolaanya. Namun yang disisakan memang persoalan dampak lingkungan. Ia mengaku jika KEK Mandalika dibuka, maka dampak yang diterima Sekotong akan sangat besar. Menurut dia, Sekotong memang akan menjadi penyangga KEK namun dampak yang diperoleh akan lebih besar. Sebab masa tinggal wistawan di Sekotong akan lebih lama dibandingkan di Loteng. Hal ini tak lepas dari varian destinasi lebih banyak dimiliki Sekotong, entah itu wisata bukit, pantai, mangrove sehingga banyak hal yang dilakukan oleh wisatawan.
"Kalau Loteng kan flat (datar) saja, maka tamu itu akan lebih lama tinggal di sekotong sebab kita punya varian wisata yang lebih lengkap,” ungkapnya (lalu).
0 Komentar