BIMA, WARTABUMIGORA - Sehubungan dengan adanya reaksi penggugat ex karyawan PDAM Bima, memasang spanduk dan berkemah di halaman kantor PDAM atas putusan inkrahct pengadilan industrial Jo putusan mahkamah agung RI. Direktur PDAM kabupaten Bima, H Haerudin ST MT, angkat bicara.
"Kami pihak PDAM telah memenuhi panggilan secara patut untuk agenda Aanmaning oleh ketua pengadilan negeri 1A Mataram. Dan di hadiri bersama dengan penasihat hukum tergugat, " tuturnya.
Adapun beberapa hal yang disampaikan, yakni; bahwa pada perinsipnya, kami selaku PLT Dirut sangat memahami bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, In casu adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana telah disebutkan diatas harusnya dilaksanakan baik secara sukarela oleh pihak yang kalah atau dilaksanakan secara eksekusi , sesuai ketentuan aturan yang berlaku, " jelas Mantan kadis Perkim.
"Berkaitan dengan hal tersebut kami ingin menegaskan bahwa kami sangat berkeinginan untuk melaksanakan, putusan pengadilan hubungan industrial tersebut secara sukarela, " tambahnya.
Lanjut Haerudin, Tetapi keinginan ini terkendala oleh kondisi kesehatan PDAM yang selama 8 tahun terakhir terus menerus mengalami kerugian. Dan pada saat ini PDAM tidak cukup uang dan aset untuk dapat memenuhi kewajiban hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan Industrial tersebut.
Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan mengenai kendala dalam memenuhi kewajiban hukum PDAM Bima, pada pemerintah kabupaten Bima selaku pemilik modal tunggal tanggal 18 nof.2022, yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan rapat bersama pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022.
Dengan agenda khusus membahas pelaksanaan putusan pengadilan hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Rapat tersebut di pimpin oleh assisten 2, yang di dampingi oleh Inspektur Inspektorat, Irbansus Inspektorat, Bagaina hukum, Bagian Ekonomi, Bappeda, BPKAD, 4 orang tenaga ahli Bupati Bima, Penasihat hukum pemkab Bima.
Bahwa dalam rapat tersebut, pemkab Bima memahami kesulitan yan sedang di hadapi oleh PDAM Bima dan berkeinginan untuk membantu menyelesaikan segala masalah yang di hadapinya termasuk putusan pengadilan hubungan Industrial.
Namun pemerintah kabupaten Bima belum mendapat memberikan jawaban pasti mengenai kapan dan dengan cara bagaimana membantu PDAM untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial tersebut.
Terutama karena adanya kendala yuridis berupa ketentuan pasal 21 ayat 1 dan pasal 31 PP no 54 tahun 2017 tentang BUMD.
Bahwa selebihnya kami ingin menyampaikan bahwa kami tetap akan berkordinasi dengan pemkab Bima untuk mencarikan jalan yang terbaik yang tidak melanggar hukum, agar putusan pengadilan tersebut dapat kami laksanakan secara suka rela. Namun kami tidak bisa menjanjikan waktunya ,untuk itu masih diperlukan waktu dan kesabaran.
Demikian juga sekiranya para pihak yang menang, tidakmemiliki kesabaran untuk menunggu hasil apa yang telah dan akan kami lakukan, maka kami akan menyerahkan kewenangan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, " tambah H Haerudin.
0 Komentar