SPACE IKLAN

header ads

Pemda Proses Ribuan Paket Proyek E-Purchasing dan Tender 2024

Foto. Istimewa

Kamis, 30 Mei 2024
Oleh. HR
Editor. Baiq Nining

𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗜𝗠𝗢𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗, 𝗦𝗨𝗠𝗕𝗔𝗪𝗔 - Pemda Sumbawa melalui OPD dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Sumbawa, kini tengah melakukan proses atas ribuan paket pengadaan barang dan Jasa  E-Purchasing (E-Catalog) dan lelang tender atas proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana tahun 2024, dengan menelan bantuan dari APBD maupun DAK, ungkap Kepala UKPBJ Setda Sumbawa Abdul Haviedz,ST.M.Ec.Dev ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (28/05/2024). 

Dijelaskan, sesuai dengan perencanaan untuk E-Purchasing menggunakan sistem E-Catalog sebanyak 6.581 paket  dengan pagu anggaran mencapai Rp.123.428.358.727 (sekitar Rp 123 Miliar  lebih) dan telah direalisasi sebanyak 692 paket dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.004.809.132 (sekitar Rp  47 Miliar dengan lebih), dengan sisa yang masih dalam proses sebanyak 4.989 Paket.

Sementara untuk proyek pembangunan fisik yang dilakukan lelang tender terang Abdul Haviedz adalah 124 paket dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp  110.260.855.742 (sekitar Rp 110 Miliar lebih), dan  21 paket di ULP dengan pagu dana Rp 58 Miliar, serta seleksi pengawasan 4 paket dengan pagu sebesar Rp 1.650.000.000 dan yang  telah selesai 2 paket senillai Rp 850 juta, paparnya.

"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hingga hari ini dari rubuan paket E-Purchasing dan tender yang sudah selesai prosesnya adalah pembangunan sarana prasarana rekonstruksi peningkatan jalan 2 paket, pembangunan gedung lanjutan RSUD Sumbawa dikawasan Sering plus pembangunan pagar RSUD, jalan produksi kalaju,kolam induk BBI, sumur bor dan gudang Upland, spam 11 unit, PSDA 1 unit dan satu paket pembangunan gedung PPA Kepolisian Resot Sumbawa,, dan paket lainnya sedang berproses, dengan target akan tuntas paling tidak pada akhir Agustus 2024 mendatang,," ujar Abdul Haviedz. 

Sejauh ini tidak ditemui adanya kendala dalam proses lelang tender yang dilakukan oleh ULP kata Abdul Haviedz, namun terkait dengan perencanaan yang dilakukan Dinas (OPD) itu yang berkasnya harus dilengkapi dan mendapatkan Probity Audit dari Inspektorat, sehingga jika berkasnya lengkap, maka ULP segera melaksanakan proses tender sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, tukasnya.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar