𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗|𝗠𝗔𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠-Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, kualitas integritas harus ditingkatkan dengan komitmen bersama dan budaya antikorupsi.
Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, H Ibnu Salim mewakili Pj Gubernur, Hassanudin membuka pelatihan penyuluh antikorupsi di gedung Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Mataram, Senin (08/07).
Ditambahkannya, sosialisasi tentang korupsi dan pencegahannya yang diatur mulai dari UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan sampai ke peraturan Gubernur tentang pencegahan korupsi harus dijalankan dengan komitmen tinggi.
"Oleh karena itu pelatihan penyuluh antikorupsi ini diharapkan dapat bersertifikasi nasional dan membangun budaya antikorupsi di tempat kerja masing masing", ujar Ibnu.
Seperti dikatakan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dian Novianti, survey transparansi KPK, skor pencegahan korupsi NTB sebesar 81 persen sementara skor integritas sebesar 69,29 berkategori rentan.
"Salah satu upaya itu dengan meningkatkan sosialisasi melalui agen penyuluh antikorupsi", sebutnya.
Peserta pelatihan yang bekerjasama dengan BPSDM NTB ini diikuti 62 orang terdiri dari 50 orang pelopor, 12 orang dari unsur pengalaman, 15 orang dari organisasi perangkat daerah seperti Inspektorat, Bappenda dan lainnya serta tiga peserta luar daerah.
NTB telah memiliki 18 orang penyuluh bersertifikat dari 3000 orang se - Indonesia yang diharapkan dari hasil seleksi dan pelatihan selama lima hari ini makin bertambah jumlahnya.
0 Komentar