Hibah Pemkab Loteng 2026 "Jomplang", Ormas Teriak Jadi Korban PHP!

Foto. Istimewa.

Laporan: Zaenudin

Selasa, 3 Februari 2026

WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TENGAH- Tensi politik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendadak mendidih. Pemicunya, bocornya dokumen daftar penerima hibah Bakesbangpol tahun anggaran 2026 yang dinilai sangat tidak proporsional. Alokasi dana segar tersebut dianggap hanya "milik" satu kelompok tertentu, sementara ormas besar lainnya dipaksa gigit jari.

​Kondisi ini memicu gelombang protes keras, terutama dari ormas-ormas yang selama ini merasa menjadi garda terdepan dalam suksesi kepemimpinan di Loteng. Mereka merasa di-PHP (Pemberi Harapan Palsu) setelah dilibatkan dalam berbagai sosialisasi yang ternyata hanya formalitas belaka.

Cuma Jadi "Tisu Politik"

Narasi kekecewaan memenuhi berbagai grup WhatsApp tokoh masyarakat dan pimpinan ormas di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Yang paling menyita perhatian adalah munculnya istilah "Tisu Politik". Ormas-ormas besar seperti NW, NWDI, Muhammadiyah, hingga Al-Washliyah merasa hanya dimanfaatkan saat butuh suara, namun dibuang setelah kursi kekuasaan diraih.

​"Kami ini ibarat tisu. Pas mau pakai (Pilkada) dicium-cium, setelah itu dibuang ke tempat sampah. Ini politik transaksional yang sangat vulgar," cetus salah satu tokoh ormas dalam diskusi hangat di grup WA binaan Kesbangpol, Selasa (3/2).

​

Kekecewaan kian memuncak karena dalam daftar tersebut, bantuan justru mengalir deras hingga ke level pengurus kecamatan (MWC) dari satu organisasi tertentu. Sementara, ormas lain yang memiliki basis massa tak kalah besar di tingkat kabupaten, justru nihil dalam daftar penerima.

LSM Lebih "Sakti" dari Lembaga Dakwah?

Tak hanya soal pemerataan antar-ormas, besaran angka juga jadi sorotan. Masuknya LSM KASTA dengan angka Rp 100 juta memicu tanya. Para pimpinan ormas menilai Bupati lebih "gentar" terhadap tekanan LSM dibanding menghargai perjuangan lembaga dakwah dan pendidikan.

​"Sepertinya Bupati dan jajarannya lebih sayang LSM. Mereka dikasih panggung, sementara majelis taklim dan lembaga dakwah diundang sosialisasi saja tidak direspons," sindir salah satu tokoh agama dengan nada satire.

Sorotan Parlemen

Sejatinya, aroma tak sedap ini sudah dicium pihak legislatif. Fraksi Nasdem dan PKS di DPRD Loteng jauh-jauh hari sudah mendesak transparansi dana hibah ini. Mereka mengingatkan agar APBD tidak dijadikan alat "balas budi" sektoral yang mengabaikan asas keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

​"Kalau caranya begini, jangan salahkan kalau di 2029 nanti gerbong dukungan akan bermigrasi ke wajah baru. Rakyat sudah cerdas menilai mana pemimpin yang merangkul dan mana yang hanya memukul setelah duduk," tegas tanggapan lain yang beredar di grup tokoh masyarakat.

Kesbangpol Masih Bungkam

Hingga berita ini naik cetak, pihak Bakesbangpol Loteng maupun Bupati belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik "hibah jomplang" ini. Publik kini menunggu klarifikasi pemerintah daerah: Apakah ini murni masalah administratif, atau memang ada desain politik di balik distribusi dana publik tersebut?

​Yang pasti, jika tidak segera diredam, isu ini berpotensi menjadi bola salju yang bisa meruntuhkan kepercayaan ormas-ormas besar terhadap kepemimpinan saat ini.

Baca Juga