WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK TENGAH – Ketegangan memuncak di Kantor Desa Prako, Kecamatan Janapria, setelah ratusan warga yang menggelar aksi protes resmi menyegel kantor desa. Langkah tegas itu dilakukan lantaran Kepala Desa Prako dinilai sengaja menghindar, tidak kooperatif, dan menolak menemui masyarakat, meski tuntutan warga sudah disuarakan berulang kali.
Massa aksi menilai sikap kepala desa bukan sekadar bentuk pembiaran, melainkan menunjukkan mentalitas kepemimpinan yang tertutup dan anti-dialog. Warga yang sejak awal datang dengan tuntutan terbuka justru dibuat menunggu berjam-jam tanpa kejelasan.
Ironisnya, selama aksi berlangsung, kepala desa tidak kunjung muncul dan tidak menyampaikan pernyataan resmi sedikit pun, sehingga memicu kemarahan massa.
Warga menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Mereka menilai kepala desa seolah memilih “bersembunyi” dan lari dari tanggung jawab saat diminta menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan.
“Kami datang baik-baik, menuntut hak kami sebagai warga. Tapi kepala desa malah memilih bersembunyi dan tidak mau bertemu. Ini bukan pemimpin, ini penghinaan terhadap masyarakat!” teriak salah satu koordinator aksi di lokasi.
Sebagai bentuk protes keras, massa akhirnya menyegel kantor desa secara simbolis dengan memasang spanduk, menutup pintu kantor, dan memblokade akses pelayanan, sehingga seluruh aktivitas pemerintahan desa terhenti total.
Massa menegaskan, penyegelan ini adalah peringatan keras bahwa warga tidak akan tinggal diam jika pemimpinnya terus mengabaikan aspirasi rakyat.
“Kami segel kantor desa ini karena tidak ada gunanya kantor dibuka kalau pemimpinnya tidak mau bertanggung jawab. Kalau kepala desa terus menghindar, kami akan bertahan di sini,” ujar salah satu peserta aksi.
Massa juga mendesak pihak Kecamatan Janapria dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera turun tangan, karena jika dibiarkan, situasi berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Warga menilai, ketidakmampuan kepala desa menghadapi rakyatnya sendiri menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa. Mereka menuntut agar pemerintah di atasnya tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Prako belum memberikan klarifikasi terkait alasan tidak menemui massa. Akibat penyegelan, pelayanan masyarakat lumpuh total, termasuk urusan administrasi warga yang terpaksa tertunda.
Sementara itu, aparat keamanan tampak berjaga ketat di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Situasi terpantau masih kondusif, namun ketegangan masih terasa karena massa menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum ada kejelasan sikap dari kepala desa.
0 Komentar