WARTABUMIGORA.ID|MATARAM- Status Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih berada dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai terjadi karena masih kuatnya ego sektoral antar lembaga sehingga program penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal.
Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kegagalan menurunkan angka kemiskinan selama ini bukan semata karena keterbatasan program, melainkan kurangnya orkestrasi atau sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB saat mengawali Safari Ramadan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di Aula Kantor Desa Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).
Menurut Iqbal, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, desa hingga para pendamping masyarakat.
“Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi dan kerja bersama agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendamping desa memiliki peran strategis dalam memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di tingkat desa. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah berharap berbagai program intervensi dapat berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
0 Komentar