WARTABUMIGORA.ID|MATARAM – Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pembentukan Tim Percepatan kembali menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Organisasi SUARA Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB menilai keberadaan tim tersebut justru membebani anggaran daerah tanpa kejelasan kinerja yang terukur.
Ketua Samudra NTB, Hendrawan, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk Tim Percepatan dinilai tidak rasional, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami melihat ada kejanggalan besar. Anggaran sekitar Rp246 juta per bulan atau hampir Rp3 miliar per tahun hanya untuk 15 orang tim non-struktural. Ini angka yang sangat fantastis dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Hendrawan, Sabtu (4/4/2026).
Ia merinci, dalam tim tersebut koordinator menerima gaji Rp16 juta per bulan, wakil Rp15,5 juta per bulan, sementara 13 anggota lainnya masing-masing Rp15 juta per bulan.
Menurutnya, yang menjadi persoalan utama bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga ketidakjelasan output kerja dari tim tersebut.
“Pertanyaan mendasarnya, apa output konkret dari tim ini? Kalau hanya sebatas koordinasi dan memberi rekomendasi, fungsi itu sebenarnya sudah melekat pada Sekda dan staf ahli yang merupakan bagian resmi birokrasi,” tegasnya.
Hendrawan menilai keberadaan tim non-struktural tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemerintahan daerah.
“Ini bisa menggeser peran aparatur negara yang sah. Kalau perangkat daerah sudah lengkap, lalu urgensi pembentukan tim ini apa? Jangan sampai ini hanya menjadi beban anggaran tanpa manfaat nyata,” lanjutnya.
Selain menyoroti Tim Percepatan, pihaknya juga mengkritik kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat, seperti pengadaan 72 unit mobil listrik dengan biaya sewa mencapai Rp14 miliar per tahun.
“Di tengah kondisi jalan rusak dan layanan dasar yang belum merata, kebijakan seperti ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya anggaran ini diprioritaskan?” ujarnya.
Atas dasar itu, Samudra NTB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Tim Percepatan, transparansi kinerja, serta penghentian pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih mendesak. Jangan sampai yang dipercepat justru pemborosan anggaran,” tegas Hendrawan.
Ia juga menambahkan, jika kritik tersebut terus diabaikan, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan yang diambil semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Sudah saatnya pemerintah memilih berpihak kepada rakyat, bukan mempertahankan kebijakan yang tidak jelas manfaatnya,” tutupnya.
0 Komentar