WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR – Kelangkaan gas subsidi atau gas melon di Lombok Timur memicu kemarahan masyarakat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (13/4/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal dalam mengawasi distribusi gas subsidi di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, massa menuntut Bupati Lombok Timur, Khaerul Warisin, untuk lebih transparan dan tegas dalam menangani kelangkaan gas melon yang semakin meresahkan warga, khususnya ibu rumah tangga.
Ketua aksi, Ahmad Asdarudin, mengungkapkan adanya sejumlah temuan mencurigakan yang diduga menjadi penyebab kelangkaan. Salah satunya adalah dugaan pengiriman gas melon ke luar daerah seperti Sumbawa secara diam-diam menggunakan transportasi umum.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik oplosan gas subsidi menjadi gas non-subsidi oleh oknum tertentu, serta maraknya agen nakal yang menjual gas melon di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan mencapai lebih dari Rp30 ribu per tabung.
“Ini sangat merugikan masyarakat kecil. Kami minta bupati segera bertindak tegas dan mengawasi distribusi agar tidak terus terjadi kelangkaan,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Khaerul Warisin menyatakan siap menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan terhadap agen dan distribusi gas melon. Ia juga mengapresiasi aksi masyarakat yang dinilai membantu pemerintah dalam mengungkap persoalan di lapangan.
Bupati juga menyebut akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mengajukan penambahan kuota gas subsidi untuk Lombok Timur agar kelangkaan tidak terus berlanjut.
Namun, dalam kesempatan itu, bupati juga menantang pihak demonstran untuk ikut membantu mengawasi penggunaan gas melon agar tepat sasaran, yakni hanya untuk masyarakat dengan kategori desil 1 hingga 5.
Menanggapi hal tersebut, Ketua aksi Ahmad Asdarudin mengaku belum bisa menyanggupi, karena menilai data terkait kategori penerima masih belum akurat dan rawan disalahgunakan.
Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak DPRD Lombok Timur untuk turut mengawasi distribusi gas subsidi. Mereka bahkan menuding adanya oknum anggota dewan yang memiliki usaha agen gas elpiji.
“Kalau tidak ada tindakan, jangan salahkan kami kalau kantor DPRD juga akan kami datangi,” tegas massa aksi dalam penutup orasi.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan pihak terkait agar segera menuntaskan persoalan kelangkaan gas melon yang semakin memberatkan masyarakat kecil di Lombok Timur.
0 Komentar