WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui Inspektorat Lombok Barat, langkah nyata tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas oleh Tim Irban 5 di Aula RSUD Tripat, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Inspektur Lombok Barat, Suparlan, S.Sos., CGCAE, Irban 5 Budy Johan Rini beserta tim, serta jajaran manajemen RSUD Tripat.
Dalam pemaparannya, Inspektur Lombok Barat, Suparlan menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.
“Zona integritas menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, Inspektorat terus melakukan sosialisasi sebagai bentuk pendampingan kepada OPD,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas bukanlah hal baru, melainkan telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Diharapkan implementasi Zona Integritas di Lombok Barat dapat semakin optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Irban 5 Budy Johan Rini memaparkan berbagai aspek teknis terkait penilaian Zona Integritas. Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.
Untuk tahun 2026, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditargetkan mengikuti penilaian Zona Integritas antara lain RSUD Tripat, RSUD Awet Muda, dan Dinas Perizinan.
Ia menyampaikan Pembangunan Zona integritas pada Perangkat Daerah terpilih sebagai salah satu upaya pemerintah kabupaten Lombok Barat mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih nelayan (WBBM). Ia juga menekankan pentingnya kesiapan masing-masing OPD dalam memenuhi seluruh komponen penilaian, mulai dari aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“OPD yang masuk dalam penilaian harus mempersiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi indikator penilaian Zona Integritas agar target yang diharapkan dapat tercapai,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Lombok Barat yang masuk dalam penilaian Zona Integritas semakin siap dan berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas, sebagai bagian dari langkah pasti menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin sebagai upaya nyata mewujudkan Zona Integritas di Lobar.
0 Komentar