WARTABUMIGORA.ID|MATARAM – Koalisi rakyat yang terdiri dari Kasta NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak (PASEK) Indonesia secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi aliran dana siluman yang menyeret sejumlah nama wakil rakyat.
Kedua organisasi tersebut mendesak Korps Adhyaksa segera memanggil dan memeriksa 13 anggota DPRD NTB yang diduga menerima aliran dana tersebut, namun hingga kini belum menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.
Presiden Kasta NTB, Lalu Wing Haris, menegaskan bahwa penuntasan kasus ini menjadi ujian integritas penegakan hukum di daerah. Ia juga mempertanyakan sejauh mana Kejati NTB mendalami dugaan keterlibatan para penerima aliran dana.
“Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nama-nama yang beredar sudah menjadi konsumsi publik, dan Kejati harus berani mengambil langkah progresif dengan melakukan pemanggilan paksa jika diperlukan,” ujarnya.
Senada, Presiden PASEK Indonesia, Taupik Hidayata, menyebut dugaan keterlibatan oknum anggota dewan, tim transisi, hingga Kepala BPKAD NTB sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Ia mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat segera dipanggil dan diperiksa secara menyeluruh.
“Kami dengan tegas meminta pemanggilan 13 anggota dewan yang diduga menerima aliran dana siluman namun tidak mengembalikan, serta memeriksa tim transisi dan Kepala BPKAD NTB yang diduga cawe-cawe dalam kasus ini,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Kasi Humas yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil fakta persidangan.
“Kami menunggu fakta-fakta persidangan. Terkait 13 nama yang diduga terlibat, silakan dilaporkan kepada kami dan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Kasta NTB dan PASEK Indonesia memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Mereka juga berencana menggelar aksi damai dalam waktu dekat sebagai bentuk dukungan moral kepada Kejati NTB, sekaligus pengingat bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kepercayaan rakyat.
“Dukungan kami kepada Kejati adalah dukungan mutlak selama berada di jalur kebenaran. Jangan biarkan 13 nama ini merasa kebal hukum hanya karena jabatan,” demikian pernyataan penutup mereka.
0 Komentar