WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK TIMUR, Rabu (15/4/2026) – Kinerja Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai sorotan dari sejumlah mitra dapur Program Makan Bergizi (MBG). Mereka menilai pembagian penerima manfaat (PM) masih semeraut, tumpang tindih, dan tidak merata.
Salah satu perwakilan Mitra Dapur MBG Kecamatan Sakra yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga saat ini distribusi jumlah penerima manfaat dinilai tidak adil dan terkesan pilih kasih.
“Jumlah penerima manfaat di Kecamatan Sakra ini sekitar 19 ribuan siswa, ditambah unsur B3 seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui sekitar 5 ribuan. Tapi pembagiannya tidak merata, ada dapur yang dapat jatah hingga 2.500 sampai 3.000 lebih, sementara dapur lain hanya sekitar 1.000 saja,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan istilah “dapur gemuk” dan “dapur kurus” di kalangan mitra. Dapur yang mendapatkan porsi besar dinilai terus dipertahankan oleh pihak Korcam, sementara dapur lain tidak mendapatkan distribusi yang seimbang.
“Kami menduga ada ketidakadilan dalam pembagian ini. Contohnya di wilayah Desa Rumbuk dan beberapa dapur di Desa Sakra, yang terkesan terus mendapatkan porsi besar,” tambahnya.
Selain persoalan jumlah penerima manfaat, mitra dapur juga menyoroti aspek penentuan radius antara dapur dan lokasi penerima manfaat, seperti sekolah-sekolah. Mereka menilai hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius demi efektivitas distribusi program.
Tak hanya itu, Korcam SPPI Kecamatan Sakra juga dinilai kurang transparan dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah wartawan yang mencoba mengonfirmasi terkait program MBG mengaku kesulitan mendapatkan respons.
“Korcam sangat tertutup, sulit dihubungi, bahkan cenderung menghindar saat dimintai keterangan. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan program,” ujar sumber lainnya.
Kritik juga datang terkait minimnya pendekatan Korcam terhadap tokoh masyarakat setempat. Hal ini dinilai berdampak pada lemahnya pengawasan dan evaluasi di lapangan.
“Seharusnya ada komunikasi dengan tokoh masyarakat, tapi ini tidak terlihat. Kinerjanya terkesan hanya menjalankan tugas formal tanpa memperhatikan kualitas pelayanan gizi kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, sejumlah penerima manfaat juga mengeluhkan kualitas makanan yang disalurkan. Mereka mengaku pernah menerima makanan dalam kondisi kurang layak, seperti menu basi, buah mentah, hingga porsi yang tidak sesuai.
Atas berbagai persoalan tersebut, para mitra dapur mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Korcam SPPI Kecamatan Sakra.
“Kami berharap BGN segera turun tangan, bahkan bila perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke wilayah Kecamatan Sakra untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Korcam SPPI Kecamatan Sakra belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.
0 Komentar