SPACE IKLAN

header ads

Panas! SPPI Dapur MBG Lombok Timur Tak Libatkan UMKM, Menu Roti Hilang Tanpa Alasan

Foto. Ilustrasi.

Laporan: Deny
Senin, 13 April 2026

WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR – Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Lombok Timur. Sejumlah pihak menyoroti kinerja tim SPPI pada dapur MBG yang diduga tidak menjalankan arahan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum diterapkannya menu roti sebagai bagian dari konsumsi harian bagi kelompok B3 (ibu hamil, balita, dan peserta didik), sebagaimana tertuang dalam edaran BGN Nomor 8 Tahun 2026.

Padahal, kebijakan tersebut dinilai tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai upaya mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya industri rumahan di daerah.

Direktur Asosiasi UMKM NTB, Deni, menyayangkan sikap SPPI yang dinilai tidak mengakomodasi pelaku usaha lokal.

“Seharusnya SPPI dan mitra wajib melibatkan UMKM sebagai pemasok menu MBG. Tapi sampai hari ini, menu roti yang menjadi bagian penting bagi B3 belum dijalankan di Lombok Timur,” ujarnya.

Ia menilai, alih-alih berbenah, SPPI justru terkesan mengabaikan peran UMKM dalam program tersebut.

“Kalau dibiarkan seperti ini, kami dari Asosiasi UMKM NTB siap turun aksi dan meminta evaluasi bahkan pencopotan pihak-pihak yang membangkang terhadap arahan Presiden dan BGN RI,” tegasnya.

Tak hanya soal menu, Deni juga menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan. Mulai dari keterlambatan distribusi yang menyebabkan makanan tidak layak konsumsi, hingga dugaan penggunaan menu pabrikan yang disebut tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi merugikan banyak pihak, terutama pelaku UMKM rumahan yang seharusnya mendapat manfaat ekonomi dari program MBG.

“Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM tidak dilibatkan, tujuan itu jadi hilang,” tambahnya.

Asosiasi UMKM NTB pun mendesak BGN RI untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPI di wilayah NTB, khususnya Lombok Timur.

Mereka bahkan mengancam akan menyurati pemerintah pusat jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar