WARTABUMIGORA.ID| LOMBOK BARAT - Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Lombok Barat menggelar Dialog Publik bertajuk "Peran dan Fungsi Pemuda dalam Berkontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat" sebagai wadah menyerap gagasan dan memperkuat peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah.
Ketua DPD KNPI Lombok Barat, M. Taufik, dalam sambutannya menegaskan bahwa KNPI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah melalui jalur dialog, kajian, dan penyampaian gagasan yang konstruktif, bukan sekadar mengedepankan aksi demonstrasi.
"KNPI Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk berkontribusi bagi pemerintah melalui jalur dialog dan penyampaian gagasan konstruktif sebagai alternatif dari aksi demonstrasi. Langkah ini merupakan bentuk dialektika intelektual untuk menghadirkan solusi atas berbagai fenomena dan dinamika sosial, sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas melalui peran aktif generasi muda," ujar Taufik.
Ia menambahkan bahwa dialog publik tersebut menjadi ruang bersama untuk merumuskan indikator nyata mengenai peran pemuda dalam pembangunan daerah.
"Kita harus memiliki ukuran yang jelas tentang bagaimana peran pemuda dinilai. Jangan sampai pemuda sudah melakukan berbagai kegiatan dan pengabdian, tetapi tidak ada indikator maupun pengakuan dari pemerintah. Karena itu, dialog seperti ini penting agar lahir rekomendasi yang benar-benar menjadi masukan bagi pemerintah daerah," katanya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan KNPI. Salah seorang peserta menyampaikan bahwa organisasi kepemudaan membutuhkan dukungan nyata, termasuk keberadaan sekretariat sebagai pusat aktivitas organisasi.
"KNPI adalah rumah besar organisasi kepemudaan. Kalau wadah berkumpul saja tidak ada, bagaimana organisasi ini bisa bergerak secara maksimal. Sekretariat bukan sekadar bangunan, tetapi simbol eksistensi dan identitas organisasi dalam menjalankan fungsi pembinaan pemuda," ungkapnya.
Pengamat politik, Agus Dedi Putrawan, mengajak KNPI menjadikan kemiskinan dan kebodohan sebagai dua fokus utama gerakan kepemudaan.
"Kalau kita ingin memiliki indikator yang jelas, mari jadikan dua persoalan sebagai musuh bersama, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Gerakan pemuda harus diukur dari sejauh mana mampu menghadirkan solusi terhadap dua persoalan tersebut," tegas Agus.
Menurutnya, KNPI juga perlu memperkuat gerakan berbasis data agar setiap kritik maupun rekomendasi kepada pemerintah memiliki landasan yang kuat.
"Mulailah membangun tradisi riset. Kumpulkan data tentang anggaran desa, program kepemudaan, pelayanan publik hingga potensi daerah. Dengan data, suara KNPI akan lebih kuat, objektif, dan sulit diabaikan oleh pemerintah," ujarnya.
Agus juga mendorong agar KNPI menyelenggarakan diskusi secara berkala bersama organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan guna membangun budaya dialog yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPID NTB, Afifuddin Adnan, menekankan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sekretariat, tetapi juga oleh kesamaan cara berpikir dan visi anggotanya.
"Yang paling penting bukan hanya tempat berkumpul, tetapi bagaimana pikiran kita bertemu. Sekarang banyak platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan, mulai dari podcast hingga berbagai media sosial. Pemuda harus mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan ide-ide pembangunan," ujarnya.
Afifuddin juga mendorong KNPI menjadi organisasi yang aktif mengangkat potensi lokal Lombok Barat, baik di bidang seni, budaya, pariwisata maupun ekonomi kreatif.
"Masih banyak potensi daerah yang belum mendapatkan perhatian optimal. KNPI harus hadir menjadi jembatan yang memperkenalkan potensi-potensi tersebut kepada pemerintah maupun masyarakat luas sehingga dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah," katanya.
Melalui dialog publik ini, DPD KNPI Lombok Barat berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam merumuskan kebijakan kepemudaan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda demi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
0 Komentar