Adhar menyampaikan keluhannya, Jumat (2/10/2026). Ia mempertanyakan mekanisme penyampaian informasi lelang tanah wakaf yang dinilainya belum terbuka kepada warga.
Menurut Adhar, informasi program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat disampaikan secara luas hingga tingkat desa, bahkan posyandu, disampaikan informasi, dan diumumkan lewat masjid dan mushola. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa informasi mengenai lelang tanah wakaf tidak disosialisasikan dengan cara yang sama.
"Kalau program PKH diumumkan di desa, bahkan posyandu, kenapa kalau lelang tanah wakaf tidak diumumkan atau diberitahukan kepada warga?" ujar Adhar.
Ia berharap pemerintah terkait maupun pemerintah desa memastikan proses lelang tanah wakaf dilakukan secara transparan dan informasi mengenai jadwal serta mekanismenya dapat diketahui masyarakat setempat.
Adhar menilai keterbukaan informasi penting agar warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan mengikuti proses lelang tanah wakaf yang berada di wilayah setempat.
"Tanah wakaf ini milik masyarakat. Seharusnya masyarakat setempat mengetahui kapan lelang dilaksanakan dan bagaimana mekanismenya," katanya.
Warga berharap pemerintah desa maupun pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai proses, jadwal, serta mekanisme lelang tanah wakaf tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
0 Komentar