WARTABUMIGORA. Dompu - Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) Kabupaten Dompu NTB, akan menggelar Hearing terbuka di Gedung DPRD Dompu. Senin (21/12/2020).
Menurut Sekjen (Figur) Hendra menjelaskan bahwa, tujuan hearing tersebut adalah menindaklanjuti hasil putusan paripurna DPRD Kabupaten Dompu tentang APBD Tahun 2021 yang telah dibahas pada tanggal 30 November tahun 2020, tentang dialokasikannya anggaran untuk pembiayaan gaji tenaga honorer guru sejumlah 700 orang, dan rekrutment pegawai perjanjian kontrak dan penggelontoran anggaran sebanyak 3 milyar jelang pilkada.
" Tujuan pertemuan besok membahas alokasi anggaran APBD untuk honorer, FIGUR selaku forum menghendaki kejelasan manajemen, kira kira manajemen penggunaan anggaran negara itu seperti apa polanya, itu yang akan kita gali secara komprehensif, tentu yang kita tagih dalam hal ini yang berkompeten seperti Dinas Dikpora Dompu selaku leading sektornya pendidikan dan kepegawaian juga memiliki domain yang sama," ucapnya pada wartabumigora.id, Minggu (20/12/2020).
Hendar menyebut, beberapa hari yang lalu Kepala Dinas Dikpora Dompu, Muhammad Amin, S.Sos. pernah melontarkan ke media soal SK Honorer dan anggaran 3 miliar melalui pemberitaan.
" Iya betul sekali, dan itu tidak ada kaitannya dengan DPRD, anggaran dan kebijakan SK termasuk urusan P3K karena itu program pusat," terangnya.
Ditanya, siapa saja yang akan menjadi pembicara pada dialog publik besok Hendra selaku Sekjen FIGUR Dompu pada media,
Untuk kegiatan besok, dirinya menjelaskan bahwa selaku koordinator aksi hearing tersebut tentu dirinya masih dalam pembahasan.
" Yang berbicara besok, senin (21/12) itu situsional mas, kita baru mau setting ini mas, termasuk didalamnya unsur pimpinan forum komunikasi guru honorer dan kawan kawan lainnya akan diberikan kesempatan berbicara di hearing besok guna mengumpulkan ide pendapat masukan serta saran yang banyak terkait dengan kebijakan pendidikan tersebut," tuturnya.
Selain itu juga Hendra berharap kepada pemerintah Dompu bersama DPRD agar mengelola dunia pendidikan dengan professional dan proporsional.
" Tolong kelola dunia pendidikan terutama manajemen keuangannya mengikuti prosedural mekanisme yang berlaku, bagaimana memperhatikan kesejahteraan honorer yang ada, menjelaskan proses rekruitment tenaga honorer yang mendapatkan SK Daerah dari Bupati," ucapnya.
FIGUR Dompu menilai ada sesuatu yang janggal dan tidak ladzim dengan terbitnya keputusan maupun kebijakan kebijakan publik beberapa bulan terakhir.
"Sekarang terkesan timpang, ada rekan rekam yang sudah mengabdi lama mulai tahun 2003, hingga 2019 tidak terkafer dan belum mengantongi SK Honorer Daerah," beber Sekjen.
Acara hearing atau diskusi publik FIGUR Dompu ini juga melibatkan Organisasi Profesi Guru PGRI, FGII, SGI dan IGI dan akan berlangsung di Ruang Rapat terbatas lantai 2, Aula DPRD Kabupaten Dompu dari rencana semula Rabu, 23 Desember 2020 berubah menjadi Senin(21/12) pukul 10-00 hingga selesai.
Hendra sangat mengharapkan teman honorer untuk all out aktif pada acara hearing tersebut, merespons aspirasi teman honorer terkait kesejahteraan guru tidak tetap dan tenaga kependidikan karena sesungguhnya sebuah keniscayaan karena teman teman honorer juga merupakan pihak yang ikut berkontribusi dalam upaya kemajuan dunia pendidikan kita terutama daerah Kabupaten Dompu.
" Termasuk P3K, ini masih belum jelas informasinya dan baru informasi lepas begitu saja, tambah Sekjen FIGUR Dompu." Katanya.
Terpisah, salah seorang akademisi yang juga Kareteker Ketua ICMI Dompu, Imansyah, M.Pd. saat diwawancarai via seluler, minggu (20/12/2020) menjelaskan, kegiatan tersebut sangat baik dan bukan hanya guru dan tenaga kependidikan melainkan semua publik harus tau.
" Saya sangat mendukung kegiatan hearing semacam ini karena bernilai konstruktif bagi kwalitas pembangunan SDM dan IPM masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu", pungkasnya.(Nukmn).
0 Komentar