WARTABUMIGORA. Pemerintah Kabupaten (Pemda) Dompu saat ini direncanakan akan gelontorkan dana sebesar 3 milyar, guna mendongkrak kebijakan baru serta dukungan terhadap Guru Honorer di Kabupaten Dompu, kini menuai kritikan pedas dari sejumlah warga di Dompu.
Sebelumnya kebijakan Bupati Dompu tersebut telah di beritakan media ini tertanggal 4 Desember 2020 dengan judul, Kabar Gembira Bupati Dompu HBY gelontorkan dana 3 milyar untuk honorer mendapatkan tanggapan dari salah seorang tokoh sekaligus budayawan Dompu, Drs.Saidin Melik, M.Si.
Berdasarkan rekaman wawancara eksklusif pada tanggal (6/12) mengatakan itu tidak benar dan fiktif.
Tokoh adat dan budaya ini melihat bahwa kebijakan itu menurutnya mal admint karena tidak melalui ketokan DPRD dan jelang pilkada.
" Ada baiknya di dalami dan diinvestigasi kaitan dengan anggaran tiga miliar dan SK honorer yang ribuan itu," ungkapnya. Minggu (13/12/2020).
Menurut Budayawan tersebut, honor benar ada, dan Ada SK Bupati yang dibuatkan tapi menurut dia, tidak dibayar dengan gaji, SK saja, sejak tahun 2016, 2017, 2018 bahkan hingga 2019 SK itu begitu saja adanya.
Saidin Melik juga menyebut, ada honor dinas yang ditandatangani oleh kepala Dinas kabupaten itu hanya SK saja tidak ada uangnya, kenapa dan ada apa honor dan SK ini dibuat tapi tidak dibayar.
" Dugaan saya mungkin krn ininhonor dan banyak guru guru," bebernya. Dan saat akhir masa jabatannya saja kok bisa mengangkat? Padahal itu khan tidak diperbolehkan untuk september, oktober dan november bahkan desember itu tidak boleh lagi buat SK, tapi SK itu muncul." tambahnya.
Saidin menyebut, ini merupakan sebuah fenomena buat dia, dan sebuah kesempatan buat dirinya (Bambang) untuk mendapatkan dukungan dalam kaitan dengan pencalonan istrinya Hj. Eryani.
" Ini unsur politiknya sangat besar, dan ini kesempatan untuk meraup suara," jelas dia.
Menurut dia, SK itu harus persetujuan anggota DPRD Kabupateb Dompu agar dananya bisa dicairkan bukan malah seperti ini, sehingga dengan disepakati dewan akan muncul anggaran dinas masing masing yang akan membiayai SK honor yang dikeluarkan.
" Ketika SK disiapkan kepala dinas harus melapor ke atasannya yakni bupati, nah tinggal kirim anggaran akan tetapi selama ini, ini semua tidak ada, apakah salahnya Bupati, Kadis atau pun siapa yang salah yang tidak menganggarkan ini sejak 2016 sampai sekarang itu sk bodong semua, ini yang saya dengaaarrrr wallahuallam," lanjutnya.
Sejak mulai tahun 2017,2018,2019,2020 jadi pembicaraan dimana mana soal SK bodong honorer dompu, Sebelumnya dia itu mau mengangkat dirinya dengan cara menaikkan popularitas semu saat ini terutama menjadi tim dll salah satu pola padahal apa yang ia lakukan semuanya itu keliru diatas programnya.
" Dulu dia orang yang sangat terbuka namun kini sudah mulai berubah tidak seperti sebelumnya," papar Umma Melly.
Tempat berbeda, salah seorang tenaga honorer di ManggeAsi melalui pesan Whatshap yang enggan diberitakan namanya membantah adanya SK itu dan 3 miliar tersebut.
" Semuanya itu tidak benar dan fiktif, trik dia (kadis.red) untuk mendongkrak elektabilitas jagoannya dalam pilkada ajja kmren dan tidak benar sama sekali pengakuannya dalam pemberitaan, dia itu kadis bohong besar," ucap honorer tersebut.
Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Cabang Dompu, Iwan Ermansyah, M.Pd, menegaskan bahwa dirinya bersama organisasinya tidak akan tinggal diam.
" Kita akan crosscheck dan kaji sejauhmana kebenaran informasi tersebut, dan jika memang benar seperti itu adanya tunggu saja," pintanya.
Selain itu juga, Kepala Dinas Dikbud Dompu, M Amin, S.Sos ketika dikonfirmasi soal ini minggu (13/12) mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan kejelasan.
" Saya lagi di Doro Ncanga tolong jangan di ganggu dulu, ungkapnya." Singkat melalui via telepon. (Nukman).
0 Komentar