WARTABUMIGORA. Dompu - Ditengah lamanya proses kevakuman Organisasi Profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) banyak agenda agenda ke-edukasian dan ke-ummatan yang berkaitan dengan maslahatnya pendidik dan kependidikan menjadi sangat terbengkalai di Kabupaten Dompu, ambil contoh misalnya soal SK honorer hingga hearing kemarin, selasa(22/12).
Kini Forum komunikasi guru honorer atau (Figur), mengambil alih peran strategis itu. PGRI sebagai orprof terbesar dan tertua di Dompu harusnya mengambil peran strategis namun sayang sekali momen terbaik di pundaki Forum.
Pantauan Wartabumigora.id., saat ini PGRI Dompu tengah berproses mengemasi kegiatan Konfercab Ke-22 tk Kabupaten Dompu yang insyallah jika tidak ada aral melintang akan digelar di Kota Dompu dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Menurut informasi yang berhasil diendus, rencana kegiatan konfercab PGRI Dompu sedang dalam proses, sedang dalam wacana belum ada kepastian hari "H" dan jam "J" nya.
Beberapa nama yang digadang-gadang peserta Konfercab PGRI Dompu ke 22 sudah mulai bermunculan dan menguak di permukaan, seperti : Adnansyah, S.Pd., Asrulyadi, S.Pd., bahkan Yarid, ST (Kepala SMKN 1 Manggelewa) pun ikut disebut dan diwacanakan untuk ditampilkan dibursa pencalonan Ketua PGRI Cabang Dompu masa bhakti 2021--2026.
Diwawancarai secara terpisah, via seluler Rabu, (23/12) pengurus forum komunikasi guru honorer (FIGUR) Dompu menitip pesan kepada orprof tua tersebut agar kiranya makin hari makin bijak dan dewasa merespons tanda tanda zaman.
" PGRI harus dikembalikan pada khittah awal dan marwahnya menjadi sebuah organisasi profesi yang mampu menaungi dan memayungi serta kompas perjuangan dan pengurustamaan mainstream perjuangan bagi para guru bangsa," ucap Hendra, Sekjen FIGUR. Kamis (24/12/2020).
Menurut Hendra, dirinya meyakini PGRI mampu melakukan revitalisasi ke arah itu dan merubah pola.
" Jangan jadikan orprof PGRI menjadi sebuah organisasi pencetak uang, mesin politik kekuasaan dan alat melegitimasi jabatan, dirinya melihat dan mencermati PGRI hari ini milik kelompok kelompok tertentu yang tamak rakus dengan jabatan lalu menggunakan PGRI sebagai underbouw dan broker entitas yang merusak tatanan kebirokrasian kita," pungkasnya.(Nukman).
0 Komentar