SPACE IKLAN

header ads

Pembangunan Pabrik Limbah B3 di Sekotong di Tolak Keras Warga, Ini Alasannya

Puluhan warga pegiat wisata Sekotong saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD NTB Lalu Ahmad Ismail di Sekotong Barat.

WARTABUMIGORA. LOMBOK BARAT - Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sekotong, menolak rencana pembangunan pabrik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di daerah Sekotong Lombok Barat tepatnya di Desa Buwun Mas. Hal ini di ucapkan kan dihadapan anggota DPRD NTB saat kunjungi warga di Desa Sekotong Barat.

Rusdan selaku Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sekotong membeberkan bahwa, dengan dibangunnya tempat pembakaran limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut tentu akan berdampak besar terhadap lingkungan dan pariwisata di Sekotong.

" Sudah jelas kami selaku pegiat wisata di sekotong menolak keras, karena asap dari pembakaran limbah tersebut berbahaya dan menggangu. Masak wilayah Sekotong di jadikan limbah sampah kan lucu, ini kan nanti akan berdampak pada wisata," Ucapnya Kamis (1/4/21).

Rusdan juga sesalkan sikap Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Lombok Barat yang saat ini tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang adanya pembangunan tempat pemusnahan limbah B3 tersebut.

" Ini perlu di perjelas, kami mohon kepada pihak terkait agar memberikan penjelasan se-detailnya. Karena sampai saat ini pemprov NTB tidak pernah melakukan sosialisasi, dan kita ini di anggap apa." Cetusnya.

Dihadapan Lalu Ahmad Ismail, Rusdan menyatakan sikap menolak pembangunan tempat pemusnahan limbah tersebut. Dan dirinya (Rusdan red) siap mengadakan pertemuan yang tentu akan melibatkan semua pegiat wisata di Sekotong.

Menanggapi hal tersebut, Lalu Ismail selaku Anggota DPRD NTB dari Komisi IV, mendukung sikap masyarakat tersebut bahkan tentu akan memberikan ruang.

" Ya tentu nanti kita akan memfasilitasi apa keinginan masyarakat kita." Ucap Mamiq Bajang sapaan akrab.

Tidak hanya itu, Dewan NTB asal Sekotong ini juga akan membahas di tingkat Provinsi, dan aspirasi masyarakat tersebut sebagai bahan untuk ditindak lanjuti di Komisi IV.

" Suara masyarakat ini tentu menjadi acuan kita untuk dibahas di tingkat provinsi nanti." Jelasnya.(ll).

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar