Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang tampak kompak dengan Bupati Lombok Timur dan Kepala Daerah lainnya mengatakan bahwa Lombok Barat terus berupaya untuk mewujudkan program Kementerian PPPA. Ia mengatakan bahwa salah satu yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung program tersebut. Selain Itu Lobar juga telah memiliki sejumlah program kerja unggulan dalam mendukung program Kementeria PPPA. Salah satunya adalah tentang program GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) adalah salah satu program Lombok Barat untuk mendukung terwujudkanya Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak. “Kami di Lombok Barat berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian kepada Perempuan dan Anak karena ini sangat penting dalam upaya mewujudkan vis misi Nasional. Hal ini juga membawa Lombok Barat memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menurutnya OPD terkait dalam hal ini Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat bersama dinas lainnya terus mendorong Lombok Barat menuju Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak. Hal ini sangat perlu agar Perempuan dan Anak bisa terhindar dari berbagai tindak kekerasan. Ia mengatakan bahwa pihak dinas telah melakukan berbagai upaya dan diskusi dengan berbagai pihak baik pemerhati perempuan dan anak, LSM serta ormas yang berada di Lombok Barat untuk dapat mendukung program atau gerakan Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak yang digagas oleh Kementerian PPPA ini.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Rohmi Djalilah dalam sambutanya mengatakan untuk dapat mewujudkan dan mencapai perlindungan perempuan dan anak yang maksimal bukanlah hal yang sederhana melainkan harus dimulai dari tingkat bawah. Pemerintah NTB menginginkan agar pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan dari tingkat Desa dan Dusun melalui pengadaan posyandu. Ia mengatakan Nusa Tenggara Barat telah memiliki jumlah Posyandu yang memadai dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB .
“Alhamdulillah jumlah posyandu saat ini di NTB sekitar 7.600 dan itu merupakan hasil kerja keras dari Bupati/Walikota.” Ujar Wakil Gubernur NTB.
Wagub juga mengatakan bahwa semenjak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menjabat sebagai Menteri PPPA tingkat kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terungkap semakin meningkat. Hal ini bukan karena semakin maraknya kasus melainkan karena saat ini masyarakat telah berani dan memiliki kesadaran untuk berbicara demi mendapatkan keadilan dan perlindungan.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk mewujudkan Kabupaten/Kota ramah perempuan dan layak anak. Hal ini merupakan program sangat penting karena posisi perempuan dan anak saat ini mayoritas namun memiliki posisi yang cukup rentan. Karenanya ia meminta kepada semua pihak untuk mendukung program ini. I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perempuan dan anak merupakan kaum mayoritas yang ada di Indonesia harus benar-benar didampingi dengan baik, akan tetapi pada kenyataannnya pada saat ini perempuan dan anak masih diposisi rentan.
“Kami sangat mengapresiasi beberapa Kabupaten/Kota di NTB yang telah memiliki perda yang mengatur tentang pernikahan anak yang bahkan tidak hanya perda saja, melainkan telah masuk ke dalam peraturan adat daerah masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini juga ia meminta agar Kabupaten/Kota untuk dapat menggunakan dana DAK secara maksimal untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Ia mengatakan bahwa tahun 2021 lalu banyak dana DAK yang tidak terserap secara maksimal sehingga ia meminta agar tahun 2022 ini dana DAK dapat terserap dan digunakan secara maksimal sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
“Di NTB masih banyak kabupaten/kota yang belum menggunakan dana DAK Tahun 2021 kemarin secara maksimal untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, oleh karena itu saya berharap pada tahun 2022 ini Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dana itu secara maksimal serta bersinergi dalam mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi dan Indonesia Maju,” jelasnya.
Kegiatan Launching dan Penandatanganan Komitmen Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA) ini dihadiri oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Anggota DPR RI Komisi 8 H. Nanang Samudra, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah, Bupati/Walikota di NTB dan Kepala OPD bidang terkait.
0 Komentar