Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang di motori sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Investasi Bahlil, Menko Perekonomian yang juga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketum PKB Cak Imin, Ketum PAN Zulhas serta PSI. Meski telah di bantah Presiden Jokowi namun Jokowi menegaskan tak bisa melarang dengan alasan kebebasan demokrasi.
Hal ini memantik reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat sipil pro demokrasi yang menolak ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode antara lain dari sejumlah tokoh nasional yang menamakan dirinya Perhimpunan menemukan kembali Indonesia.
Sehubungan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang sedang bekerja untuk melawan konstitusi serta mencoba untuk terus berkuasa dengan cara-cara illegal Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menggelar konsolidasi untuk menyikapi hal ini dengan tema konstitusi di ujung tanduk pada Jumat (11/3/2022) di Jakarta.
Dalam diskusi para aktivis nasional nampak hadir sejumlah tokoh aktivis antara lain, Andrianto, Rocky Gerung, Syahganda, Ferry Juliantono, Adhie Massardi, Bursah Zarnubi, Ubaidiliah Badrun, Hatta taliwang, Liues Sungkharisma, Antony Budiawan, Ahmad Yani, Chandra tirta wijaya, Rahma Sarita, Ariady Ahmad, Rasyina Rasyidin, Jumhur Hidayat, Bavitri Susanti. dan puluhan aktivis pergerakan lainnya.
Dalam sambutan Ketua Penyelenggara acara Andrianto mengatakan, sudah setahun lalu ada upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden seperti di kutip dari investigasi majalah Tempo.
“Jadi upaya terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini memang desain dari istana sendiri. Tak mungkin Menteri Bahlil, Airlangga berani bicara tanpa arahan istana dan pesanan oligarki tamak”, ungkap Andrianto.
Sementara Ferry Juliantono, penggagas acara dan tuan rumah acara ini mengatakan Pemerintah telah menunjukan egonya dengan rencana penundaan Pemilu serta agenda yang memaksa seperti project ibu kota negara (IKN). Jika pihak pemerintah tetap ngotot maka perlu kekuatan People Power atau kekuatan rakyat menggagalkan rencana ini, ujar Ferry yang juga Sekjend Syarikat Islam (SI).
Di kesempatan yang sama Rocky Gerung menegaskan, Perpanjangan masa jabatan Presiden tidak di atur, yang diatur dalam konstitusi adalah memperpendek kekuasaan 10 tahu.
“Itulah intisari pasal 7 UUD 45 yang mengatur masa jabatan Presiden”, sebut Rocky.
Tokoh aktivis lainnya Syahganda Naigolan menyebut, Oligarki semakin mengerikan dengan ketamakan dan keserakahan. Maka perlu Referendum pemilu untuk opsi Perpanjangan dan Perpendekan jabatan Presiden. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang mengawasi.
Selain itu ivitri Susanti melanjutkan bahwa penundaan pemilu justru pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Sudah bisa di proses untuk pemakzulan Presiden”, ungkapnya.
Adhie Massardi dalam acara ini menegaskan, pejabat eksekutif dan legislatif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Penundaan pemilu jelas bertentangan sama Konstitusi.
Dalam kesempatan ini, Bursah Zarnubi mengatakan rezim Jokowi sudah sangat keterlaluan sehingga perlu bergerak untuk menghentikan Oligarkis. Orang-orang tamak yang ingin tetap berkuasa dan menikmati kue ekonomi.
Kemudian hasil pertemuan sesuai dengan hal-hal lain.
Pertama
Kutukan Istana yang telah melanggar konstitusi dengan upaya Penundaan Pemilu untuk memperpanjng jabatan Presiden.
Kedua,
Menuntut Pemerintah fokus menurunkan harga kebutuhan pokok sehingga mengurangi beban ekonomi rakyat.
Ketiga,
Menolak penambahan Pemilu serta mempersiapkan kekuatan rakyat untuk People Power.
0 Komentar