RI Batal Ngutang Rp100 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Oleh. Mell

Jumat 15 April 2022.

JAKARTA – Defisit anggaran negara terus diupayakan agar lekas berada di bawah level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Salah satu caranya, dengan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau penerbitan utang baru sebesar Rp 100 triliun.

Pengurangan penerbitan SBN mampu menekan defisit karena itu berarti pemerintah memanfaatkan pos anggaran lain untuk menutup defisit anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, salah satu cara untuk menutup defisit selain menerbitkan SBN adalah memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya (Saldo Anggaran Lebih/SAL).

Kedua, pemerintah akan memanfaatkan tingginya penerimaan negara. Dalam dua bulan pertama 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu membukukan surplus karena peningkatan pendapatan negara yang signifikan akibat lonjakan harga komoditas.

Per akhir Februari 2022, penerimaan negara mencapai Rp 302,42 triliun atau naik 37,73% dibandingkan Januari-Februari 2021. Pada saat yang sama, belanja negara ada di Rp 282,71 triliun. Tumbuh, tetapi tidak secepat penerimaan yakni 10,42% dibandingkan dua bulan pertama 2021.

"Dengan SAL tahun lalu kita mampu melakukan optimalisasi dengan potensi mengurangi defisit," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Rabu (13/4/2022).

Menurut perhitungan Sri Mulyani, total pengurangan SBN yang sudah dilakukan per Maret 2022 mencapai Rp 100 triliun. Pengurangan penerbitan SBN bisa menghindarkan pemerintah selaku penerbit (issuer) dari risiko pasar.

Hingga akhir Februari, realisasi pembiayaan utang baru 9,5% dari target APBN atau Rp 92,91 triliun.

Dalam beberapa kali lelang Surat Utang Negara (SUN), pemerintah pun tidak memenangkan terlalu banyak. Jumlah yang diserap lebih rendah dari target indikatif menjadi pemandangan yang biasa.

Saat ini pasar keuangan dunia sedang sangat tidak pasti karena perang Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter berbagai bank sentral.

"Kita melihat risiko global akibat normalisasi kebijakan moneter dan juga terjadi perang di Ukraina yang semua akan berpotensi menekan SBN dariyielddandemand-nya. Oleh karena itu,kita akan kurangi issuance," ujarnya dikutip sukabumiNews.net dari CNBC Indonesia, Jum’at (15/4/2022).