SPACE IKLAN

header ads

Dampak Logis dari Demokrasi Borjuis: Oligarki dan Korupsi Politik!

Ilustrasi Baju tahanan KPK.

Oleh Celotehan, Kaum marjinal.

JAKARTA – Korupsi adalah tindakan yang masuk kategori kejahatan luarbiasa. Korupsi juga bisa disebut sebagai kejahatan beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Karena sudah pasti akan memiliki dampak yang berat bagi kehidupan masyarakat.

Korupsi, secara umum, bisa didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi”. Dalam negara borjuis-kapitalis, Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi bisa berproduksi dengan lancar. Bahkan bisa dikatakan sebagai produk unggulan.

“Demokrasi”, dalam pengertian normatifnya, mengacu pada ungkapan Abraham Lincoln, berarti “pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dari pengertian normatif mengenai demokrasi ini sebenarnya sudah memberi kesimpulan terang, bahwa pemerintahan dan segala asetnya adalah milik rakyat, bukan milik individu, partai, atau kartel bisnis tertentu.

Pertanyaannya, kenapa praktek korupsi justru tumbuh subur di negara yang menganut filosofi “agung” tersebut?

Di dalam suatu masyarakat, jika pemerintahan sudah dimonopoli oleh sekelompok tertentu (Oligarki) adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi, maka sekelompok tertentu tersebut akan menyalahgunakan posisinya untuk kepentingannya sendiri atau golongan.

Sifat korupsi tidak lepas dari sifat ekonomi-politik borjuis-kapitalis. Konsep demokrasi borjuis adalah jalan lebar yang dibuat untuk memuluskan gerak roda ekonomi-politiknya yang eksploitatif dan koruptif.

Di dalam negara monarki atau totaliter, korupsi memang menjadi tradisi. Tetapi di dalam negara “demokrasi’ borjuis, praktek korupsi memiliki warna lebih buruk lagi. Dalam buku Corruption, Capitalism and Democracy yang ditulis oleh John Girling, dikatakan bahwa watak demokrasi liberal (borjuis) telah melahirkan korporasi politik.

Politik, yang seharusnya menjadi arena bersama untuk menentukan nasib sebuah bangsa, telah bermetamorfosis menjadi “perusahaan” milik para pemegang modal. Pembicaraan mengenai politik kemudian menjadi pembicaraan tentang untung rugi dan investasi.

Kontes politik di arena pemilu menjadi ajang pertarungan yang berbiaya mahal. Kelompok yang menang secara moral politik “sah” untuk mengeruk kekayaan negara guna mengembalikan besaran investasi yang telah ditanamkan plus laba. Akhirnya korupsi menjadi tindakan yang tak terelakkan. Korupsi politik merupakan dampak logis dari demokrasi borjuis.

Demokrasi borjuis adalah demokrasi kepentingan. Partai-partai politik butuh sumber keuangan yang deras untuk sampai pada kepentingan-kepentingan itu. Sumber keuangannya tentu tidak cukup jika hanya mengucur dari iuran anggota dan simpatisannya.

Partai-partai elit ini akan berusaha menempatkan orang-orangnya pada lini-lini politik strategis untuk bisa mendapatkan dana melalui kebijakan-kebijakan politiknya yang koruptif. Partai-partai tersebut akan berusaha memasukkan orang-orangnya pada ruang-ruang basah seperti di Badan Anggaran (Banggar) DPR atau di komisi-komisi strategis lainnya.

Dalam sistem politik borjuis, yang hanya mengejar kekuasaan ekonomi dan politik untuk tujuan profit, membangun kader-kader yang loyal dan ideologis bagi partai-partai bukanlah sesuatu yang penting.

Karena visi politik mereka bukanlah membangun sistem kehidupan yang adil, membangun peradaban yang luhur, membangun kekuatan revolusioner untuk tujuan kemanusiaan.

Pandangan politik mereka tidak sejauh itu. Mereka hanya butuh kekuasaan segera. Mereka butuh memapankan modalnya segera. Mereka akan membayar konstituen politiknya dari hasil korupsi, dari hasil merampok kekayaan negara, dari hasil merampok uang rakyat (pajak) yang diperuntukkan untuk pembangunan kesejahteraan.

Sungguh parah! Masa depan negeri ini, sebagaimana kata pepatah, “seperti telur di ujung tanduk.” Cepat atau lambat akan jatuh dan pecah. Tetapi sebelum telur itu jatuh dan pecah, usaha-usaha revolusioner, sebagai tanggungjawab historis harus segera dilakukan.

Negeri yang sudah bangkrut dengan asetnya yang kocar-kacir ini benar-benar membutuhkan oksigen baru yang segar. Agar bisa keluar dari kebangkrutan, negeri ini butuh program ekonomi ternasionalisasi yang terencana.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar