%20(1).jpg){kind=small}
Sepuluh desa terpilih menjadi model DRPPA tersebut adalah Desa Sesaot, Desa Dasan Geria, Desa Bengkel, Desa Kekait, Desa Senggigi, Desa Kediri, Desa Kuripan, Desa Suka Makmur, Desa Jembatan Kembar dan Desa Taman Baru.
"Pada hari ini kita hadir dalam rangka Pencanangan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kabupaten Lombok Barat di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada," ungkap Wabup Hj. Sumiatun saat Pencanangan sepuluh model DRPPA Lombok Barat di Pusekmas Sesaot, Rabu (20/7).
Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lobar ini mengatakan, Kementrerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDesa PDIT) telah mendeklarasikan dan berkomitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang setara, adil dan merata.
"Selain itu komitmen tersebut juga merupakan wujud implementasi dari lima arahan presiden yaitu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak serta pencegahan perkawinan anak," kata alumnus SMEA Mataram tersebut.
Wanita Politisi Partai Golongan Karya Lombok Barat inibmenyebutkan, desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Komitmen kerja sama dua kementerian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak. Dan untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kabupaten Lombok Barat telah menunjuk sepuluh Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang akan kita louncing pada hari ini.
"Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua OPD, camat, kepala desa, organisasi perempuan dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam mendukung DRPPA ini," ajak wabup.
Keberhasilannya, lanjutnya, dapat diukur melalui indikator kelembagaan yang terdiri dari adanya pengorganisasian perempuan dan anak, tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, tersedianya peraturan desa tentang DRPPA serta tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
Mantan ketua DPRD Lobar ini menjelaskan, Indikator lima arahan presiden diwujudkan melalui persentase keterwakilan perempuan di Pemerintahan Desa, BPD, LMD dan lembaga adat desa, persentase perempuan wirausaha didesa utamanya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), penyintas bencana dan penyintas kekerasan, terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A) dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tidak ada pekerja anak dan tidak ada anak yang menikah di usia anak maka dengan sendirinya indikator misi ke empat Kabupaten Lombok Barat yaitu Kabupaten layak Anak dan meningkatnya indeks pembangunan gender dapat terwujud.
"Pada momen ini juga saya berharap agar penerapan DRPPA ini tidak hanya di sepuluh Model Desa yang dicanangkan pada hari ini. Saya minta kepada semua kepala desa untuk dapat mengikuti dan menerapkan DRPPA di desa masing-masing, membuat aturan-aturan tentang perlindungan perempuan dan anak di desa, mendukung dan memberdayakan wira usaha yang ada di desa," ujarnya.
"Kepada semua OPD terutama OPD terkait saya minta untuk mendukung sepenuhnya, kelompok-kelompok wira usaha yang ada di desa secara berkelanjutan".
Selaku Wakil Bupati Lombok Barat sekaligus sebagai Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita, Hj. Sumiatun mengajak kepada kepada para organisasi perempuan yang ada di Lombok Barat, partisipasi dan dukungannya dalam membantu program-program pemerintah, termasuk juga dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Lobar Ramdan Haryanto mengatakan, bagaimana desa yang ada di Lombok Barat untuk mendorong desa-desa sebagai desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak.
"Intinya nanti untuk mendorong bersama-sama dan berkomitmen bersama supaya Lombok Barat memiliki peluang untuk anak, cucu kita ke depan supaya bisa menangkap isu-isu demografi menuju Indonesia Emas bebas stunting," katanya.
Dia menambahkan, ada beberapa hal yang mendasari tentang pembentukan DRPPA dan Bupati Lombok Barat sudah berkomitmen dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian-PPPA) RI untuk menandatangani bagaimana untuk mendorong desa-desa di Lombok Barat untuk membentuk DRPPA.
"Kemudian Keputusan Bupati tanggal 8 Februari 2022 dan menunjuk sepuluh desa kita di Lombok Barat menjadi lokus launching dan contoh untuk dibentuknya DRPPA," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni bersyukur sekali Desa Sesaot dipilih sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan tempat dilaunchingnya DRPPA.
"Tentunya bagaimana kita meningkatkan peran gender yang ke depannya bagaimana keterlibatan dari para perempuan. Jangan sampai ada kekerasan rumah tangga dan kekerasan terhadap anak," katanya.
Dia mengatakan, setelah launching ini desa akan melanjutkan membuat Peraturan Desa (Perdes) supaya ada payung hukum dari para perempuan dan anak hingga tidak sampai putus sekolah.
0 Komentar