%20(1).jpg){kind=small}
TPKAD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK bapak Sarjito menyampaikan bahwa Pimpinan Daerah harus memastikan inflasi terkendali dengan baik sehingga akses masyarakat terhadap keuangan mudah dan pasti.
“Kita semua memahami bagaimana aktivitas masyarakat di Indonesia, ditambah kondisi sekarang perang Rusia dan Ukraina, dan kita merasakan bagaimana dampak negatifnya bagi warga negara Indonesia yang merasakan kesulitan dari bahan pokok, contohnya BBM," ucapnya.
Beliau menegaskan bahwa agar Pemerintah Daerah terus berdiskusi guna percepatan akses keuangan serta berinisiatif untuk memajukan UMKM.
“Marilah kita memastikan masyakat membaik secara Ekonomi dan Sosial, mari dorong percepatan Ekonomi masyarakat melalui TPKAD," harapnya.
Selain itu bapak Edwin Nurhadi selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK dalam materi laporanya menginformasikan bahwa TPKAD hingga tahun 2022 sudah terbentuk sebanyak 379 TPKAD di seluruh indonesia, terdapat 34 TPKAD tingkat Provinsi dan 345 TPKAD tingkat Kabupaten/Kota.
Dengan demikian semua Provinsi saat ini telah memiliki TPKAD, tetapi belum semua Kabupaten/Kota memiliki TPKAD.
Di akhir beliau menambahkan bahwa sudah menyediakan 3 Juknis penyusunan program kerja TPKAD terdiri dari Juknis pembentukan TPKAD, Juknis Penyusunan Program Kerja serta Juknis Evaluasi dan Monitoring TPKAD.
“Ini merupakan salah satu upaya agar TPKAD seluruh Indonesia aktiv dan maksimal, kami akan terus mendorong adanya pembentukan TPKAD agar bisa mendorong percepatan keuangan secara merata," tutupnya.
0 Komentar