Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, bahwa pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini.
“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42%. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.
Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB. Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.
Ia juga menambahkan pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial, maka apabila semua bekerjasama ke depannya, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.
Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya.
0 Komentar