Pertemuan itu di gelar hari ini, Jumat (19/08/22).
Dihadiri pejabat dari Kabupaten Dompu yaitu Bupati Dompu, H. Kader Jaelani, Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT, Ketua DPRD, Anggota Forkompimda (Kapolres Dompu dan Dandim 1614 /Dompu}, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD terkait, Anggota Tim Teknis Tapal Batas dan elemen penting lainnya.
Pejabat dari Kabupaten Bima hadir Wakil Bupati Bima, Drs, H. Dahlan Noer, M.Si, Asisten Pemerinatahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bima, Anggota Tim Tapal Batas, dan elemen penting lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Berikutnya pejabat dari Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, hadir Ketua Komisi I DPRD NTB, Sirajuddin, SH, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Subhan M. Hasan, S.Sos., MH, yang juga sebagai Anggota Tim Tapal Batas Provinsi NTB, bertindak sebagai penengah dalam kegiatan musyawarah mufakat terkait tapal batas antara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
Pertemuan diawali dengan pemaparan data atau fakta yang bersumber dari peta lokasi kedua Kabupaten oleh masing-masing tim teknis tapal Batas dari kedua Kabupaten yang di pandu Kepala Biro Pemerintahan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dalam momen ini mengharapkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait batas wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
Kata Bupati H. Kader Jaelani hendaknya dalam pertemuan silaturahim ini kedua belah pihak yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima ada kesepakatan bersama terkait batas wilayah.
“Kesepakatan antara kedua belah pihak yang saat ini sedang duduk bersama guna melakukan musyawarah mufakat terkait batas wilayah antara kedua daerah Kabupaten yang bertetangga dan juga masih satu rumpun dengan segera dilakukan dengan melihat kondisi riil atau fakta di lapangan.
Selanjutnya Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan Noer, M.Si, menyebut pertemuan ini tentunya dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Pertemuan ini tentunya dapat dilakukan kesepakatan terkait batas wilayah merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas wilayah kedua Kabupaten," sebutnya.
Lanjutnya guna menyepakati tapal batas dimaksud hendaknya tim tapal batas Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dapat turun ke lokasi untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan.
Setelah pemaparan kondisi riil dilapangan terkait tapal batas dengan membuka peta oleh masing-masing tim teknis tapal batas kedua Kabupaten, terlihat ada wilayah Kabupaten Dompu yang masuk ke wilayah Kabupaten Bima begitu pula sebaliknya ada wilayah Kabupaten Bima yang masuk ke wilayah Kabupaten Dompu.
Berikutnya Kabiro Pemerintahan Setda Provinsi NTB saat memandu kegiatan yang berlangsung meminta Pemerintah Kabupaten Dompu dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyepakati hal-hal yang perlu di revisi terkait tapal batas kedua daerah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendagri.
Mendengar saran, masukan dan usulan dari tim teknis tapal batas seusai membuka peta batas wilayah kedua daerah, akhirnya Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noerr, M.Si yang mewakili Pemda masing-masing, menyepakati terkait batas wilayah kedua daerah yaitu wilayah Kabupaten Dompu yang masuk ke wilayah Kabupaten Bima akan di serahkan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan begitu pula sebaliknya Wilayah Kabupaten Bima yang masuk ke Kabupaten Dompu akan di serahkan kembali ke Kabupaten Bima.
Atas usulan dan masukan dari kedua belah pihak, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, masing-masing oleh Bupati Dompu, H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Nur, M.Si, Kabiro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, memutuskan penandatanganan kesepakatan terkait batas wilayah kedua Kabupaten akan dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi NTB di awal bulan September 2022, dengan menghadirkan kembali kedua Pemerintah Daerah, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima untuk menandatangani kesepakatan bersama.
Pertemuan berlangsung lancar, aman dan tertib yang dilanjutkan dengan turun lapangan guna mengecek lokasi terkait batas wilayah kedua Kabupaten.
0 Komentar