Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun dibelakang layar. Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional yang dalam.
“Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri”.
Demikian disampaikan Ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) yg juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80an, Dr. Syahganda Nainggolan disela Seminar Nasional, “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia”, yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Kamis (1/9/2022).
Menurutnya, oligarki selalu menciptakan boneka untuk mengatur sebuah negara, demi kepentingannya.
“Jadi, oligarki selalu menciptakan boneka untuk mengatur sebuah negara agar kepentingan mereka dalam mengakumulasi kapital berlangsung aman,” ucapnya.
Karena itu, Syahganda mengaskan, perlu diawasi agar pada pelaksanaan Pemilu 2024 kaum oligarki tidak merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Selain Syahganda, hadir pembicara antara lain: Prof Dr Hafidz Abbas, Dr Hazairin Pohan, Sutoyo Abadi. Diantara peserta hadir Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, MS. Ka’ban, mantan Menteri Kehutanan, Gus Aam Wahab.
Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters, yang menjadi narasumber KPK tentang Oligarki, yakni Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto, di era Orde Baru, menjadi “Ruling Oligarchy”, saat ini.
Sementara itu, Sutoyo Abadi Ketua Kajian Merah Putih menjabarkan masuknya para Oligarkhy dari era Majapahit.
“Jadi Oligarkhy sudah berurat dan berakar, untuk melawannya mesti ada kekuatan Rakyat,” kata Suyoto.
Dikesempatan yang sama, Jumhur Hidayat, Ketum KSPSI mengatakan produk nyata Oligarkhy adalah UU Omnibuslaw yang menyebabkan Buruh dan pekerja makin menderita.
Jumhur Hidayat bertekad akan melawan UU Omnibuslaw.
Salah satu peserta Andrianto, Aktivis Pergerakan menyatakan Jokowilah yang menciptakan Oligarky paripurna dengan mengajak kompetitornya Prabowo-Sandi kedalam Kabinet.
“Inilah yang sebabkan tidak terjadi chek balance yang hasilnya Produk Legislasi yang untungkan Oligarkys antara lain : UU Minerba, UU Omnibuslaw, UU IKN dan lainnya,” tandasnya.
Peserta di perkirakan berjumlah ratusan aktivis lintas organisasi.
0 Komentar