SPACE IKLAN

header ads

Tolak Harga BBM, Mahasiswa di Kota Bima Demo Gedung DPRD

Aksi Lanjutan Pasca Kenaikan BBM Berjalan Kondusif, Personil Gabungan Kawal Kedepankan Humanis.

Oleh. Ipul
Kamis 8 September 2022.

KOTA BIMA - Aksi unjuk rasa lanjutan pasca kenaikan BBM di wilayah hukum Polres Bima Kota, terpantau berjalan aman dan kondusif.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, Rabu (7/9) pagi hingga siang, dikawal langsung ratusan.personil gabungan dari Polres Bima Kota, Polres Bima, Kompi 1 Batalyon C Sat Brimob Polda NTB dan Kodim 1608 Bima.

Aksi terkait kenaikan BBM dengan tambahan isu lokal di Bima itu, berlangsung di sejumlah titik. Mulai dari bundaran Gunung Dua, Gedung DPRD Kabupaten Bima, Mako Polres Bima Kota dan Kejari Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, Dandim 1608/Bima dan Waka Polres Bima Kota Kompol Mujahidin,tampak hadir mengawal dan mengamankan langsung aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa, dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima (AMRB) tersebut.

Aksi yang berlangsung di bundaran Eks Kantor Bupati Bima lalu terpusat di gedung DPRD Kabupaten Bima, ratusan massa aksi diterima Ketua DPRD Kabupaten Bima M Putera Feriyandi yang menjanjikan tuntutan soal kenaikan BBM, akan disampaikan pada pemerintah pusat.

Diujung aksi, ratusan massa aksi diterima Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Putera Feriyandi, didampingi Dandim 1608/Bima Letkol Inf Zia Ulhaq, Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi dan Wakapolres Bima Kota Kompol Mujahidin dan PJU Polres Bima Kota lainnya.

Pertemuan di ruang rapat utama tersebut, dimoderatori Dandim 1608/Bima. Sejumlah pertanyaan terkait kenaikan BBM menjadi poin penting disampaikan silih berganti oleh massa aksi.

Ketua DPRD Kabupaten Bima M Putera Feriyandi, membacakan surat rekomendasi DPRD Kab Bima yang pada intinya mendukung aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM.

"DPRD Kabupaten Bima menolak kenaikan BBM dan mendukung aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM,"tegas Ketua DPRD Kabupaten Bima seraya memastikan surat rekomendasi dan surat penolakan massa aksi, akan disampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar