LOMBOK BARAT, WARTABUMIGORA - Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi pada hari Rabu (7/12/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Setda Lombok Barat Rusditah, S.Sos, Deputi bidang koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial Kemenko PMK RI, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Kepala BPS Kab. Lobar, Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah Gerung, Kepala OPD lingkup Lobar serta camat se-Kab. Lobar.
Kegiatan ini memiliki tema yaitu integrasi data dan konvergensi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari BPS Kab. Lobar jumlah kemiskinan di Kab. Lobar pada Maret 2022 lalu adalah sebanyak 99,01 ribu dan jumlah tersebut telah menurun sebanyak 6,32% dibandingkan pada bulan Maret 2021 lalu.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dijabat oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Sumiatun dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II Setda Lombok Barat Rusditah, S.Sos mengatakan bahwa kemiskinan adalah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bersama sama. Ia mengatakan diperlukan langkah langkah dan terobosan yang inovatif dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. Selain itu diperlukan juga kolaborasi dan kerjasama yang kokoh dari semua pihak untuk mengatasi persoalan kemiskinan. "Diperlukan langkah dan terobosan serta kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tidak bisa selesai kalau dilakukan secara parsial"ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Bupati dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang memiliki kepedulian dalam mengentaskan kemiskinan. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan hari ini sangat baik dalam mengatasi kemiskinan. Rakor ini dilaksanakan untuk membangun koordinasi dalam rangka mensinergikan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kab. Lobar. "Dalam memperhatikan kondisi kemiskinan di Kab. Lobar, marilah kita semua perangkat daerah bersama lembaga non pemerintah tetap bersinergi dan berinovasi agar tingkat kemiskinan di Kab. Lobar dapat semakin menurun." tegasnya.
Selain itu, ia juga mengatakan tidak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian di daerah ialah agar intervensi perlindungan sosial dapat tepat sasaran. Salah satunya ialah pembinaan UMKM dan pengelolaan pasar pasca panen sehingga dapat menimbulkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lobar. "Masyarakat kurang mampu di daerah kita masih cukup tinggi, oleh karena itu masyarakat miskin harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas hidup, peningkatan pendapatan serta pengurangan beban pengeluaran," tambahnya.
Kepala Bappeda H. Ahmad Saikhu dalam paparannya menyampaikan terdapat enam isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Lobar diantaranya isu strategis bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi. “Dalam menyelesaikan keenam isu tersebut tentunya dibutuhkan strategi, adapaun strategi yang akan dilakukan ialah pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa terdapat empat prioritas wilayah intervensi yang diantaranya, Prioritas Wilayah Intervensi Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan untuk Pendidikan, Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Bidang Kesehatan, Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar. Diharapkan dengan adanya 4 prioritas wilayah intervensi tersebut persoalan kemiskinan di Lombok Barat dapat terus berkurang. Hal ini tentunya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Lombok Barat.
0 Komentar