MATARAM, WartaBumigora - Menjadi pusat perhatian para peserta pada saat momen rapat kerja tingkat pimpinan satker di lingkungan Kemenag NTB Rabu, 22 Februari 2023 di ballroom hotel lombok raya. Usai Sekjen Kemenag RI Prof. DR. H. M. Nizar Ali, M. Ag membuka kegiatan, pembacaan do'a oleh 5 orang tokoh lintas agama. Karena untuk pertama kalinya dalam momen rapat ada 5 orang yang membaca do, a secara bergiliran dan membuat kagum peserta rapat khususnya peserta dari instansi lain atas nuansa kebersamaan, toleransi dan moderasi beragama yang ditunjukkan di acara tersebut.
Pada saat memberikan sambutan, sekjen menyampaikan terima kasih atas kegiatan raker sebagai tindak lanjut dari rakernas di surabaya yang dilanjutkan dengan harlah satu abad NU dan ini adalah waktu yang tepat karena waktu yang sama sehingga bisa melaksanakan rapat kerja nasional dalam konteks NTB.
Di tempat yang sama, H. Nizar Ali menyampaikan juga terkait ada dua hal yang diperlukan dalam rapat kerja yaitu nilai SMART. Nilai SMART ini bukan penilaian dari kementerian agama akan tetapi penilaian langsung dari sistem SMART DJA dan kedua adalah IKPA. IKPA adalah Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran dan ini juga dari Kementerian Keuangan dimana 60℅ nilai SMART dan 40℅ adalah nilai IKPA.
Lebih jauh, Sekjen menyampaikan beberapa arahan diantaranya 1. Tidak ada transaksional dalam jabatan, 2.Pengadaan barang dan jasa ikuti peraturan yang ada, 3.Menjadikan prestasi yang sudah ada dicapai menjadi standar layanan minimal, 4. IPBM ditemukan 40℅ ASN tidak profesional kuatkan pelatihan semua ASN, 5. Seluruh jajaran Kemenag hilangkan korupsi, 6.Mencegah frud dalam pengadaan barang dan jasa, 7. Pimpinan membuat edaran larangan praktik KKN, 8. Respon cepat terhadap permasalahan keagamaan ( pendirian rumah ibadah), 9. Mendiskusikan masalah ibadah, 10.Transformasi Digital.
Sekjen juga membeberkan prioritas outlook Kemenag ditahun 2023 diantaranya: 1.Menangkal politik identitas, 2. Vokasi pendirian rumah agama dan Informasi masalah agama, 3.Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi penyuluh, 4. Percepatan sertifikat halal, 5.Mempertahankan kepuasaan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, 6.Inovasi dan sertifikasi tanah wakaf, 7.Transformasi alif status, 8. Peningkatan kompetensi ASN dan 9.Akselerasi regulasi layanan keagamaan.
0 Komentar