LOMBOK TIMUR, WartaBumigora -- Kepala Desa Dara Kunci Kecamatan Sambalie menyayangkan sikap Pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarat terkait permasalahan tanah yang dikuasai oleh sebuah perusahaan yang pada saat ini sudah berakhir kontraknya pada tahun 2013 silam.
Menurut Kepala Desa Dara Kunci Mahsun, Jumlah rumah warga yang ada di lokasi lahan sengketa tersebut adalah sekitar 70 rumah dengan fasilitas lengkap. Selsin itu juga, untuk kebutuhan pertanian lahan tersebut memiliki sumur bor, serta kolam untuk mengairi kebutuhan petani.
" Mereka sangat menyayangkan lokasi itu yang akan di ambil oleh Sekda untuk menjadi lokasi tambak udang," katanya saat ditemui Wartabumigora.id, Sabtu (12/8/2023).
Sementara masyarakat lanjut Kades, sangat keberatan dengan masalah ini karena masyarakat selama ini tidak mempunyai lahan untuk menafkahi keluarganya.
" Ya jika ini diambil tentu masyarakat kita disini mau cari makan dimana terus," cetus Mahsun.
Untuk mempertahankan tanah tersebut masyarakat di Desa Dara Kunci menghadap pemerintah pusat (BPN) di Jakarta untuk menindaklanjuti status tanah tersebut.
" Masyarakat ke jakarta dengan dana pribadi kok, demi kejelasan tanah tersebut," kata Kades.
Dari hasil keputusan pemerintah pusat (BPN) Jakarta bahwa, pihaknya menunggu rekomendasi dari Pemerintah daerah daerah.
" Ya memang harus ada rekomendasi dari daerah setempat," katanya.
Hal senada juga disampaikan Mamiq Supriadi, lahan ini akan diambil oleh sekda dan akan di limpahkan ke pihak investor luar negeri dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan.
" Kasian dengan kita selaku warga disini dan kepada siapa harus mengadu," singkatnya.
0 Komentar