BIMA, WartaBumigora-Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai target SDGs ke-6 dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman dan memadai.
Muhamad Syaeful Bahri, ST, M.Si Kabid Cipta Karya dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bima mengatakan, hingga tahun 2023 ini, Pemerintah Indonesia telah membuat langkah yang signifikan dengan berbagai program penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan. Saat ini akses air bersih telah mencapai 90%, sedangkan sanitasi mencapai sekitar 80%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan lingkungan yang lebih sehat dan bersih bagi semua orang.
Lebih jauh Saeful Bahri mengatakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan perhatian yang besar terhadap program nasional menuju tercapainya sanitasi yang layak dan aman.
Kabupaten Bima, sebagai salah satu daerah yang sedang berupaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat juga mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dan Bantuan Hibah Sanitasi.
" Tahun 2023, Alhamdulillah Kabupaten Bima mendapatkan alokasi untuk 35 Desa sasaran penerima bantuan SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat) Individual, dengan rincian sebagai berikut ," rinci Muhamad Syaeful Bahri, ST, M.Si Kabid Cipta Karya dan Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bima, Jumat (29/9/2023).
Menurut nya sebagai berikut adalah, 14 Desa penerima DAK Perdesaan dengan jumlah bantuan 50 unit untuk 50 KK per desa, 11 Desa penerima DAK Perkotaan dengan jumlah bantuan 50 unit untuk 50 KK per desa, 10 Desa penerima Hibah Sanitasi (HALS) dengan jumlah bantuan 50 unit untuk 50 KK per desa, Untuk nilai bantuan program dapat dijelaskan sebagai berikut : DAK Perdesaan : Rp.7.500.000 per unit, dengan komponen Bilik Kamar Mandi (tanpa pintu), Kloset, Perpipaan, Tangki Septik Pabrikasi 900 Liter dan Resapan.
DAK Perkotaan : Rp. 5.000.000 per unit, dengan komponen Perpipaan, Tangki Septik Pabrikasi 700 Liter dan Resapan. Bantuan ini khusus untuk KK yang telah memiliki sarana Bilik Kamar Mandi dan Kloset. 10 Desa Penerima Hibah Sanitasi : Rp. 6.000.000 per unit, dengan komponen Bilik Kamar Mandi (tanpa pintu), Kloset, Perpipaan, Tangki Septik Pabrikasi 800 Liter dan Resapan.
" Komponen yang dibangun berbeda-beda disesuaikan dengan nilai bantuan setiap programnya juga berbeda-beda," jelasnya.
Ia menjelaskan Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama bagi Kabupaten Bima dalam menggunakan Tangki Sepicktank Pabrikasi yang telah melalui uji laboratorium teknologi ramah lingkungan dan telah memenuhi standar teknis kesehatan, lingkungan dan uji kelayakan dari Kementerian PUPR.
" Bahkan Kota Bima sudah memasuki tahun kelima dalam penggunaan tangki septik pabrikasi biofilter berbahan LDPE yang kuat dan elastis," Beber Sayeful.
Tahapan Pelaksanaan Program yakni, sosialisasi tingkat kabupaten, promosi dan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.
Sosialisasi dan musyawarah tingkat desa serta pembentukan Tim Pelaksana swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) dan ditetapkan oleh Kepala Desa lalu pengusulan penetapan ke Dinas PUPR.
" Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) penandatanganan kontrak/SP3 antara PPK dengan Ketua KSM Pengadaan Barang dan penandatanganan kerja sama antara Ketua kelompok dengan Pihak Ketiga/supplier pembangunan konstruksi sanitasi pelaporan, kemajuan, pekerjaan dan dokumentasi," sambung dia.
Kegiatan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) desa serah terima hasil pekerjaan dari TPS-KSM kepada PPK lalu serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada pemerintah desa dan KPP Selama pelaksanaan program ini diawasi dan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan (TFT-FP) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima.
" Pelaksanaan program juga didampingi oleh Kejaksaan Negeri Bima, sesuai MOU Pemerintah Kabupaten Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima." kata Syaeful.
" Pelaksanaan program dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2023 dan akan berakhir pada Desember 2023, sesuai kontrak kerja antara PPK dengan TPS-KSM," tutup Kabid Cipta Karya Syaeful Bahri.
0 Komentar