MATARAM, WartaBumigora - Proses seleksi calon KPU NTB periode 2024-2029 harusnya dilakukan transparan tanpa adanya sesuatu apapun yang ditutupi khususnya kepada calon itu sendiri. Seperti apakah lolos dan tidak lolosnya disebabkan karena apa, harus dijelaskan karena semua peserta atau calon anggota berhak untuk mendapatkan informasi tersebut.
Sehingga dengan tidak adanya transparansi inilah bisa membuka peluang-peluang kecurangan yang terjadi di dalam timsel.
Seperti kasus dari klien kami, beliau dari awal pendaftaran tentu sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta baik melalui online maupun offline. Bahkan sebelum dinyatakan lulus administrasi saja, semua berkas harus terverifikasi lebih dulu, hingga sampailah pada 20 besar.
Dari 20 besar ke 10 besar inilah kemudian muncul masalah yaitu sebelum diadakan rapat pleno, issu tentang klien kami positif narkoba sudah tersebar. Yang menjadi pertanyaan kami ialah, kenapa timsel berani mengatakan positif narkoba sedangkan pihak rumah sakit TNI AD Mataram setelah dikonfirmasi tidak pernah menyatakan positif narkoba.
Dari data rikkes yang ditunjukkan pun kolom narkoba kosong atau tidak tercentang.
Jika timsel berani mengatakan tidak lolos 10 besar karena positif narkoba, data mana yang dipegang, apakah data yang dipegang timsel sama dengan data rikkes yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram atau tidak?? Jika ternyata sama dengan yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram, lalu darimana timsel berkesimpulan itu positif?? Jika ternyata data yang dipegang timsel tidak sama dengan data yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram, dari mana timsel mendapatkan data itu dan siapa yang mengeluarkan data tersebut??
Jadi hal-hal seperti inilah yang harus lebih teliti dilakukan timsel sebelum mengambil kesimpulan sepihak.
Sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan adanya indikasi kecurangan di dalam timsel itu sendiri, mengingat klien kami tidak diberikan waktu untuk melakukan sanggahan sebelum rapat pleno dilakukan.
Sebelum adanya kasus yang menimpa klien kami ini, bahwa ada kasus-kasus serupa yang pernah dialami calon lain yang pernah melakukan sanggahan dan diterima. Sehingga bisa masuk kembali menjadi peserta. Seperti yang dialami
Sdri A (Seleksi Anggota KPU Kota Mataram 2023), saat teranulirnya kelulusan seleksi awal, karena alasan keluarga dari penyelenggara Pemilu. Menggunakan hak sanggah/keberatan, kemudian diakomodir dan kembali lulus. Saudari BqH (Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Loteng 2023), saat teranulirnya kelulusan seleksi Tes Psikologi, karena alasan tidak lulus psikologi. Menggunakan hak sanggah/keberatan, kemudian diakomidir kembali lulus.
Sedangkan klien kami saat akan melakukan sanggahan dengan membawa bukti-bukti kepada timsel, tidak diterima atau ditolak.
Harusnya timsel menerima lebih dulu sanggahan dari klien kami agar tidak menimbulkan permasalahan baru, karena dengan menyampaikan sanggahan atau bantahan terhadap issu yang beredar, sehingga bisa menghentikan issu yang beredar.
Mengingat kasus ini sedang dalam proses hukum, kami telah bersurat kepada KPU RI tembusan KPU NTB dan timsel, untuk sementara rapat pleno pengumuman hasil 10 besar ke 5 besar dihentikan khusus untuk kabupaten lombok utara dan meminta agar peserta 20 besar kemarin dilakukan tes kesehatan secara ulang.
Jadi untuk mengawal kinerja timsel ini, siapapun calon-calon anggota KPU baik kota maupun kabupaten yang merasa dirugikan dan atau dicurangi, kami menerima aduan terbuka kepada peserta seleksi KPU kabupaten/kota di NTB yang mengalami kerugian materil maupun inmateril,"beber Dr. Ainuddin, SH. MH dan Tim dalam rilis resminya, Sabtu ( 16/12/2023 ).
0 Komentar