𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔, 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠 - Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) NTB mengecam tindakan penganiayaan yang dilakuakn oleh oknum rektor dan dosen di universitas muhamadiyah bima pada rabu (17/1/2024) lalu.
Hamid ketua KPR NTB mengatakan pemukulan itu dilakukan setelah beberapa mahasiswa melakukan aksi protes terhadap kebijakan yang membuat beberapa mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian. “ berdasarkan hasil kordinasi dengan kawan kawan, sekitar 7 orang melakukan aksi spontan dengan mengambil megaphone, proteslah terhadap kebijakan kampus” saat di wawancarai kamis (18/1/2024).
Lebih lanjut lagi ia menekankan bahwa yang dilakukan oleh oknum rektor UMB merupakan pembungkaman ruang demokrasi padahal negara sudah mengatur tentang kebebasan penyampaikan pendapat di muka umum pada UUD pasal 28 E ayat 3. Dia menyayangkan tindakan yang dilakuakn tersebut menurutnya masih ada masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan, bukan dengan cara kekerasan.
“Aksi pemukulan atau premanisme yang dilakukan adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan. hal itu harus di usut tuntas ini adalah bagian dari pelanggran ham.” Lanjutnya
“kita dari KPR NTB sebagai bagian dari unsure gerakan rakyat mengutuk tindakan represiv yang dilakukan oleh pihak kampus. Praktek praktek seperti ini tidak bisa kita biarkan, harus kita lawan. Kita akan melakukan konsolidasi solidaritas terhadap kewan kawan mahasiswa di bima yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum rektor dan dosen” pungkasnya
Dia juga mengajak seluruh elemen gerakan rakyat untuk terlibat dalam konsolidasi slidaritas yang akan dilakukan, harapannya semua gerakan rakyat harus ikut bersolidaritan. “sikap kami di KPR NTB adalah mengecam tindakan represivitas yang dilakuakn oleh oknum rektor, dan akan mengkonsolidasikann seluas luasnya pada masa rakyat yang ada bahwa tindakan represivitas tidak boleh dilakukan dan harus kita lawan. tutupnya
0 Komentar