𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗕𝗔𝗥𝗔𝗧– Pemerintah Pusat resmi mengumumkan bahwa Rekrutmen Seleksi CPNS dan PPPK 2024 akan dibuka sebanyak 2,3 juta posisi. Dalam konferensi pers pada Jumat (5/1/2024) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Seleksi CPNS dan PPPK 2024 akan dialokasikan untuk formasi guru dan dosen, tenaga kesehatan serta tenaga teknis.
Presiden Juga Menyampaikan Pemerintah akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1 juta 600 ribu formasi yang belum diangkat sebagai PPPK.
Mengingat batas akhir pengusulan hari ini 31 Januari 2024, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKDPSDM di Kabupaten Lombok Barat sedang melakukan finalisasi hitungan peta jabatan yang dibutuhkan untuk diusulkan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2024 ini.
“Sedang difinalisasi, paling telat besok diusulkan. Karena tidak bisa kita putuskan sendiri, ada (pertimbangan) dari Pimpinan dan TAPD (Tim Anggaran Daerah) juga,” ujar Jamaludin Selaku Kepala BKDPSDM Lobar kepada media wartawan (30/01/2024).
Jamaludin juga menambahkan saat ini masih ada sekitar 4.006 tenaga Non ASN yang belum terakomodir PPPK di kabupaten lombok barat. Sehingga pihaknya tidak menutup kemungkinan juga akan mengusulkannya untuk kebutuhan CPNS dan belum berani memastikan angka total jumlah usulan tersebut nantinya. Karena akan meyesuaikan dengan penganggaran untuk penggajian mereka nantinya. Sebab belum ada perintah dari pusat akan menanggung gaji seluruh PPPK yang akan direkrut tahun 2024 ini.
"Terlebih, pihaknya mengakui jika Pemerintah Kabupaten Jelas tak akan mampu menanggung total gaji setahun yang angkanya mencapai sekitar Rp218 miliar untuk 4.006 tenaga non ASN tersebut, jika seluruhnya akan diakomodir menjadi PPPK 2024, Jelas kita tidak akan mampu,” ujarnya.
Informasinya Beberapa waktu lalu, Pemerintah sudah konsultasi Kemenpan RB dengan hasil kami diminta untuk tetap mengusulkan sesuai rencana kebutuhan. Sesuai amanat Undang-undang ASN untuk memenuhi kebutuhan seluruh peta jabatan di Desember 2024 ini. Kemudian untuk lebih lanjut penggajian akan dibahas kembali oleh Kemenpan RB bersama BKN dan Kemenkeu RI.
Dan Jamaludin mengatakan untuk menghindari saat penginputan di sistem CASN error, seperti tahun 2023 kemarin, mereka sudah mengusulkan perpanjangan waktu penginputan ke BKN dan Kemenpan RB. Karena saat penginputan bukan hanya di pemerintah kabupaten lombok barat saja Tetapi juga Pemda di seluruh Indonesia.
“Sampai sekarang ada sistem CASN suka eror karena penginputan di seluruh Indonesia, jadi kami sudah usulkan perpajangan waktu penginputan ke BKN dan Kemerterian PANRB, dan untuk hindari lambat di sistem, lebih baik pengimputan tengah malam. Karena mulai pagi sampai petang, ramai pengimput,” tutupnya.
0 Komentar