WARTABUMIGORA.ID| LOMBOK BARAT - Isu pecah Kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat kian mencuat di permukaan, Hal tersebut telah beredar di media sosial tentang adanya surat aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Solidaritas Santri Ummi Nurul Adha atau yang dikenal sebutan Sunnah Lombok Barat dengan nomor surat 041/SUNNAH-LBK/V/2025. yang di tuju kepada Kapolres Lombok Barat, akan gelar aksi pada Senin 2 Juni 2025.
Dalam surat tersebut, meminta kepada Bupti Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang dikenal dengan (LAZ) agar meminta maaf secara terbuka kepada Ibu Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) terkait dugaan penghinaan atas pernyataan yang disampaikannya disalah satu Kedai/Rumah makan Kuripan Utara yang menganggap Wakil Bupati hanya ban serep, yang kapan pun bisa beliau ganti.
Menanggapi hal tersebut Koordinator, BI.LMR.RI BPH - NMS BALI - NTB - NTT ( Badan Inteligent Lembaga Misi Recalsering Republik Indonesia, Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat koordinator BALI , NTB dan NTT, Sahban menyampaikan bahwa, isu Ban Serep tidak kalah menarik dengan isu mendesak DPRD Lombok Barat untuk segera membuat pansus Perakara PT.AM Giri menang Gerung dan AKN Bali yang saat ini sedang dalam penyelidikan Kajari Mataram.
" Ya ada juga PJU yang saat ini Banyak lampu penerangan jalanya bermasalah sementara biaya mahal dan Tanah Aset Lombok Barat banyak yang di perjual belikan. Ini adalah yang perlu kita selamatkan saat ini," Ujarnya melalui pesan WhsApp, Juma,at (30/5/2025).
Sahban atau Ben sapaan akrab berharap Dewan Lombok Barat melalui Komisi 2 yang membidangi 4 perkara di atas harus jemput bola tidak harus menunggu laporan masyarakat dulu baru bertindak.
" Ya saat ini Lombok Barat sedang tidak baik-baik saja saat ini kita butuh wakil-wakil kita yang ada di DPRD Lombok Barat untuk segera respon segala persoalan yang ada di lombok Barat," pintanya.
Jika benar mengenai isu pecah antara Bupati dan Wakil Bupati kalau sampai itu terjadi akan menjadi masalah besar di internal Kepemerintahan dan berdampak kepada etos kerja bupati itu sendiri.
" Kita berharap agar bupati menjadikan wakil bupatinya sesuai dangan tupoksi masing-masing dengan tidak menghina jabatanya seperti yang dikatakan dalam surat aksi dari solidaritas santri ummi nurul adha.
" Yang melekat jabatanya sebagai wakil Bupati adalah pungsi Kontrol sebagai Wakil Bupati atas semua kebijakan yang di ambil oleh Bupati. Jadi tdk bisa diremehkan apalagi di katakan sebagai ban serep," katanya.
Menanggapi hal tersebut Bupati Lombok Barat dengan sigap membuat pernyataan melalui sebuah Video yang menyampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai kelompok relawan yang tidak terdaftar tersebut adalah tidak benar dan semuanya fitnah.
Hal ini karena pihaknya tidak pernah menyampaikan tentang semua hal yang menjadi tuntuan kelompok relawan tersebut. Ia bahkan meminta kelompok relawan tersebut untuk memberikan bukti rekaman jika pihaknya pernah mengatakan hal hal yang dapat mengganggu hubungan harmonis dengan Wakil Bupati.
"Semuanya adalah fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab, saya meminta orang yang menyebar fitnah ini segera bertaubat nasuha,"ujarnya.
Lebih lanjut Bupati LAZ meminta semua masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi dengan isu dan fitnah yang dibuat oleh kelompok tersebut.
Ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Selain itu ia juga meminta masyarakat untuk tetap konsentrasi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Lobar.
Ia menambahkan bahwa dirinya bersama wakil bupati tetap harmonis dan tetap berkomunikasi dengan lancar.
"Kami minta semua masyarakat tidak terprovokasi oleh hal tersebut. Kami bersama ibu wabup terus berkomitmen untuk tetap menjaga kebersamaan dan untuk mewujudkan Lombok Barat maju, Mandiri dan Berkeadilan, sejahtera dari desa. Mari kita tetap bersatu dan berkolaborasi"ujarnya.
0 Komentar