WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR – Pemerintah Daerah Lombok Timur merespons positif aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga di kantor desa. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa agar tetap berada di jalur yang benar.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kritik, laporan, dan aspirasi masyarakat merupakan pengingat penting bagi para kepala desa agar menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut disampaikannya pada Kamis, 9 Januari 2026.
“Ini justru bagus sebagai pengingat bagi para kepala desa di Lombok Timur. Jangan takut dikritik, karena kritik adalah bagian dari demokrasi,” ujar Bupati yang akrab disapa H. Iron.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila terdapat laporan resmi terkait dugaan penyimpangan di tingkat desa. Bahkan, Bupati mengaku telah menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk serius menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, terutama yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Begitu ada laporan resmi, saya langsung keluarkan surat keputusan (SK) dan memberhentikan yang bersangkutan. Dengan catatan, Inspektorat harus mengejar dan memastikan dana tersebut dikembalikan ke negara,” tegasnya.
Menurut H. Iron, langkah tegas ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola anggaran secara jujur, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dukungan terhadap sikap tegas Bupati juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga yang ikut dalam aksi di Gelanggang menyatakan apresiasinya.
“Kami sangat mendukung langkah Bupati Lombok Timur untuk menindak tegas kepala desa yang bermasalah dan merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Namun demikian, warga juga meminta Inspektorat tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya.
“Inspektorat memang sudah mulai bergerak, tapi nanti kita lihat hasilnya. Jangan hanya bergerak tapi kemudian bungkam,” tegasnya.
Warga berharap agar Inspektorat Daerah bersikap terbuka dan transparan dalam menyampaikan hasil audit, khususnya terkait desa-desa di Lombok Timur yang terbukti merugikan keuangan negara.
“Kami ingin hasil audit itu dibuka ke publik. Supaya jelas dan tidak ada lagi kecurigaan,” tandasnya.
0 Komentar