WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR-Bazar UMKM dan Pasar Rakyat yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Pasar Pringgabaya, Rabu (11/2/2026), justru menuai gelombang kekecewaan dari masyarakat setempat.
Alih-alih menjadi wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk, event yang disebut-sebut bertujuan menekan lonjakan harga bahan pokok jelang Ramadan itu malah dinilai tidak tepat sasaran dan diduga kuat hanya mengakomodir kelompok tertentu.
Bahkan, sejumlah warga menyebut kegiatan tersebut terkesan lebih mirip ajang kumpul-kumpul tim sukses (timses) dibanding program pemerintah untuk rakyat.
“Sejak kapan temu kangen mantan timses bisa masuk program resmi pemerintah yang dibiayai uang negara?” cetus salah seorang warga Pringgabaya dengan nada kesal.
UMKM Lokal Menghilang, Meja Kosong Berjejer
Pantauan di lokasi, sejumlah meja lapak UMKM terlihat banyak kosong, hanya beberapa yang terisi. Warga menilai kondisi ini menjadi bukti lemahnya koordinasi serta buruknya pendataan pelaku UMKM lokal.
Ironisnya, lapak yang terisi justru didominasi oleh vendor atau pemasok besar, seperti Bulog, sementara pelaku UMKM lokal yang seharusnya menjadi prioritas malah tidak terlihat.
“Faktanya UMKM yang benar-benar pelaku lokal cuma hitungan jari. Paling cuma tiga lapak. Selebihnya kosong atau diisi vendor besar,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: ke mana pelaku UMKM Pringgabaya? Mengapa tidak dilibatkan?
Warga Sebut Panitia Diduga dari Lingkaran Timses
Tidak hanya soal lapak kosong, warga juga menyoroti dugaan bahwa sebagian panitia kegiatan berasal dari kelompok timses Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur.
“Ironisnya lagi, panitia kegiatan ini banyak yang berasal dari timses bupati dan gubernur terpilih,” ungkap seorang warga setempat.
Pernyataan itu memperkuat dugaan masyarakat bahwa program ini tidak berjalan netral, melainkan sarat kepentingan kelompok tertentu.
Dugaan Pola Lama Terulang: Program Pemerintah Dikawal Timses
Kekecewaan warga makin memuncak karena mereka menilai kejadian ini bukan yang pertama. Masyarakat mengaitkan kegiatan bazar tersebut dengan beberapa program sebelumnya yang sempat menuai polemik.
Warga mengingat pembagian sembako serta bantuan modal UMKM yang dilakukan tidak lama pasca pelantikan kepala daerah, yang kala itu ramai disorot publik karena dianggap sebagai bentuk balas jasa politik.
Pendataan yang dinilai carut-marut kala itu, menurut warga, bahkan sempat memicu konflik antarwarga di sejumlah desa.
Kini, pola serupa diduga kembali terulang.
“Pendataannya kacau, tidak melibatkan pihak berwenang. Dulu sampai bikin masyarakat cekcok di desa. Sekarang terulang lagi,” kata warga.
UMKM Tak Tahu Ada Event, Warga: “Kami Tidak Pernah Dilibatkan”
Lebih memprihatinkan, banyak pelaku UMKM lokal mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya event tersebut. Padahal kegiatan itu membawa nama besar “Pasar Rakyat dan Bazar UMKM”.
Sejumlah pelaku usaha kecil seperti penjual kue dan produk rumahan mengaku kecewa karena tidak diberikan kesempatan ikut serta menjajakan barang dagangannya.
“Kami pelaku UMKM di sini malah tidak tahu ada kegiatan. Kalau memang untuk rakyat, kenapa rakyatnya tidak diberi ruang?” ujar warga.
Warga Meledak: “Bertaubatlah Pak, Jangan Libatkan Timses Terus!”
Puncak kemarahan warga terjadi ketika mereka menilai program pemerintah mulai kehilangan esensi, karena dinilai lebih mementingkan kelompok timses dibanding masyarakat luas.
Dengan nada kecewa dan geram, sebagian warga bahkan melontarkan kritik pedas kepada pemimpin daerah.
“Bertaubatlah pak. Berhentilah melibatkan timses terus-menerus dalam program pemerintah,” ungkap warga.
Publik Menunggu Jawaban Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait tudingan masyarakat mengenai keterlibatan timses dalam kegiatan bazar tersebut.
Warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka, serta memastikan program-program yang menggunakan anggaran negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok tertentu.
“Sampai kapan program begini hanya untuk timses? Kalau begini terus, rakyat cuma jadi penonton,” tutup warga dengan nada kecewa.
0 Komentar