WARTABUMIGORA.ID | MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program tersebut tercatat mampu menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, serta Satgas Percepatan, yang berlangsung di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau sebanyak 1.793.423 penerima manfaat. Program ini juga didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok atau supplier.
Gubernur menilai capaian penyerapan tenaga kerja tersebut sangat luar biasa, mengingat pada umumnya diperlukan waktu dua hingga tiga tahun untuk mencapai angka serupa. Namun di NTB, target itu mampu dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelasnya.
Ia menegaskan, program yang sebelumnya sempat diragukan kini justru menjadi salah satu contoh nyata model pemberdayaan ekonomi yang efektif di daerah.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi demi menyukseskan fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
0 Komentar