WARTABUMIGORA.ID|BIMA – Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Bupati Bima, Ady Mahyudi, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Kemendagri Awards Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 se-Nusa Tenggara dan Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Selasa malam (19/5/2026), dan dihadiri kepala daerah serta unsur Forkopimda dari wilayah NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.
Dalam ajang itu, Kabupaten Bima meraih penghargaan kategori “Pengendalian Inflasi” dan berhak menerima trofi serta bantuan dana sebesar Rp2 miliar.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima menjaga stabilitas inflasi daerah secara konsisten melalui kebijakan terukur, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, hingga efektivitas program pengendalian inflasi.
Pada tingkat kabupaten, posisi terbaik pertama diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar, sementara Kabupaten Bima menempati posisi terbaik kedua dan Kabupaten Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga dengan hadiah Rp1 miliar. Untuk kategori kota, penghargaan terbaik diraih Kota Tual, Maluku, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Bupati hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE., M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total anggaran mencapai Rp248,2 miliar.
Menurut Hariman, program penanganan kemiskinan difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI JKN, BLT Desa, hingga beasiswa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha; serta penanganan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.
“Program tersebut difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data capaian tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Bima turun menjadi 12,59 persen atau menurun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima juga mencatat keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang tersebar di 13 perangkat daerah.
Berbagai intervensi dilakukan mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, prevalensi stunting tahun 2025 berhasil ditekan hingga 12,22 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,33 persen.
Dalam percepatan pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Bima juga membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan sebagai sekretaris tim.
Tim tersebut bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinasi lintas sektor, serta memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
0 Komentar