WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KASTA NTB menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat dan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Massa aksi mendesak pemerintah daerah segera melakukan bersih-bersih total terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak profesional, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel pasca mencuatnya berbagai persoalan hukum di Kabupaten Lombok Barat.
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP KASTA NTB, Zulfan Hadi, menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan masih belum maksimal. Menurutnya, 45 anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen terhadap kebijakan pemerintah daerah.
"Kami melihat DPRD Lombok Barat belum menunjukkan kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Padahal setiap anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bukan hanya menjadi penonton ketika berbagai persoalan muncul ke permukaan," tegas Zulfan.
Ia juga menyoroti peran Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang dinilai harus kembali menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah secara profesional dan independen. Menurutnya, DPRD harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat demi memperkuat sistem pengawasan pemerintahan.
"Kami meminta DPRD segera mengevaluasi Kepala Inspektorat. Lembaga ini harus bekerja sesuai fungsi pengawasan dan pembinaan, bukan menimbulkan persepsi yang melemahkan independensi pengawasan pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP KASTA NTB, Muhammad Hawari, mendesak Ketua DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat hadir menemui massa aksi. Ia menegaskan masyarakat berhak memperoleh penjelasan langsung mengenai sikap DPRD terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lombok Barat, termasuk terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
"Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban moral dan politik DPRD. Di mana Ketua DPRD dan para pimpinan? Kami ingin mendengar langsung sikap mereka. Kami juga mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan DPRD berjalan sehingga berbagai persoalan yang kini ditangani aparat penegak hukum dapat terjadi," kata Hawari.
Ia menilai seluruh unsur penyelenggara pemerintahan harus menjadikan berbagai persoalan hukum yang terjadi sebagai bahan evaluasi bersama. Menurutnya, DPRD perlu melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan agar praktik penyimpangan tidak kembali terulang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Barat, Fauzi, menyampaikan apresiasi kepada DPP KASTA NTB atas kepedulian dan partisipasinya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia menjelaskan ketidakhadiran seluruh anggota DPRD bukan karena menghindari massa aksi, melainkan karena agenda demonstrasi baru diketahui sekitar 30 menit sebelum pelaksanaan dan tidak didahului surat pemberitahuan resmi kepada DPRD.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPP KASTA NTB. Kami bukan tidak ingin menemui massa aksi, namun kami baru mengetahui adanya aksi ini sekitar 30 menit sebelum dimulai. Sebagian anggota DPRD juga sedang mengikuti agenda kedinasan maupun kegiatan partai politik yang telah terjadwal sebelumnya," jelas Fauzi.
Fauzi membantah anggapan bahwa DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, Komisi III selama ini telah melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki. Ia menjelaskan sejumlah proyek yang saat ini menjadi perhatian aparat penegak hukum merupakan hasil pergeseran anggaran setelah pembahasan APBD selesai sehingga tidak seluruhnya melalui pembahasan bersama DPRD.
"Kami membahas APBD sesuai mekanisme yang berlaku. Namun setelah itu terjadi berbagai pergeseran anggaran yang tidak seluruhnya dibahas bersama DPRD. Kondisi tersebut menjadi evaluasi bagi kita semua agar sistem pengawasan ke depan semakin diperkuat," ujarnya.
Fauzi menegaskan DPRD tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dapat mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Aksi damai berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Di akhir aksi, DPP KASTA NTB kembali menyerukan kepada Plt Bupati Lombok Barat agar segera melakukan bersih-bersih total terhadap seluruh OPD, mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak profesional, memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
0 Komentar