WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT — Polemik terkait pengisian jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Aktivis Lombok Barat, Man, meminta pemerintah daerah mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam menentukan pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis tersebut.
Man, menilai persoalan pengisian jabatan Pj Sekda tidak semestinya hanya dilihat dari sisi terpenuhinya persyaratan administrasi. Menurut dia, ada perbedaan antara memenuhi persyaratan formal dengan persoalan dugaan nepotisme.
“Ini sebenarnya bukan terkait administrasi syarat. Makna nepotisme itu mementingkan teman, kolega, maupun keluarga. Jadi berbeda maknanya dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat,” ujarnya Saat ditemui media ini, Rabu (9/8/2026).
Ia mengatakan, posisi Sekda memiliki peran penting dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan daerah. Karena itu, proses penunjukan Pj Sekda harus dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Sekda ini pimpinan tertinggi ASN. Jadi prosesnya memang menjadi sorotan. Jangan hanya karena memenuhi syarat kemudian persoalan lainnya dianggap selesai,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melihat lebih banyak pilihan dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi tersebut.
Menurut dia, masih banyak aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai Pj Sekda.
“Harus kita berkaca. Banyak yang lain berkompetensi di luar hubungan darah. Karena itu saya tidak setuju,” tegasnya.
Ia menilai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan semestinya diberikan berdasarkan kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan menjalankan tugas, bukan karena hubungan kekerabatan ataupun kedekatan tertentu.
Man, pun mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Untuk Lombok Barat, jauhilah KKN. Karena nepotisme ini pandangan orang negatif. Kalau terlihat kentara, tentu akan menjadi sorotan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap proses pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai dasar dan mekanisme penunjukan Pj Sekda agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Yang kita persoalkan adalah proses dan prinsipnya. Kalau memang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, dan aturan, tentu harus bisa dijelaskan kepada publik,” kata nya.
Ia berharap polemik tersebut tidak berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Lombok Barat. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan setiap keputusan terkait jabatan publik dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia juga meminta seluruh pihak tidak mengabaikan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan birokrasi. Menurutnya, kesempatan untuk menduduki jabatan strategis harus terbuka bagi ASN yang memiliki kompetensi dan memenuhi ketentuan.
“Banyak orang yang memiliki kemampuan. Jadi jangan sampai hubungan darah menjadi ukuran. Yang harus dikedepankan adalah kompetensi dan kemampuan,” pungkasnya.
0 Komentar