Menyikapi Kondisi Indonesia Saat ini, KAMI Lintas Provinsi Menghimbau

Oleh. Mell.

Jumat 15 April 2022.

JAKRTA - Bahwa, memahami betapa berat masalah yang dihadapi oleh Negara saat ini, sementara pengelolaan Negara sudah amburadul. APBN makin jebol, Utang pemerintah mencapai 7.000 triliun lebih menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun. Pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar Rp 100 triliun, kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan hutang yang akan jatuh tempo. Di era Pemerintahan Jokowi banyak sekali perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN bisa bertahan hidup. Karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.

Bahwa, Pemerintah Jokowi salah kelola ekonomi Negara, dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen. Menaikkan BBM, termasuk gas dan Listrik. Usaha ini akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi. Pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis.

Bahwa, Ketahanan finansial Pemerintah Jokowi diujung tanduk, Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah. Selama ini Pemerintah Jokowi ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng, harganya naik berlipat jika tidak minyak goreng menjadi langka. Anggaran subsidi minyak goreng tak jelas rimbanya, serta kemudahan yang diberikan kepada pengusaha besar selama ini tidak ada gunanya. Negara kalah dengan Mafia.

Bahwa, ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan Jokowi dalam mengelola Negara saat ini, dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam hutang dan dikendalikan oleh oligarki serta ketergantungan pemerintah Jokowi terhadap Pemerintahan Komunis China (RRC). Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan Pemilu dan 3 Periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota, di samping tuntutan menurunkan harga-harga.Bahwa, dalam kondisi APBN jebol, sementara hutang menggunung, Jokowi masih memaksakan kehendak untuk membangun infrastruktur dan IKN baru, bahkan akan bekerja sama dengan pemerintah RRC. Indonesia akan bernasib sama seperti Negara lain Pakistan dan Bangladesh yang bangkrut, dikarenakan pengelolaan ekonomi Negara yang salah.

Bahwa, memperhatikan tuntutan masyarakat, dan permasalahan yang sangat sulit, serta mengingat kemampuan serta kinerja Jokowi pada periode pertama 2014 -2019 dalam kondisi normal tanpa prestasi hutang banyak namun pertumbuhan stagnan di angka 5%. Pada kondisi periode sekarang masalah yang bertubi baik internal maupun global, permintaan masyarakat agar Jokowi mundur semakin kencang.

Dari gambaran keadaan yang makin membelit dan banyaknya permasalahan yang makin sulit, KAMI Lintas Provinsi menyatakan dan memohon :PRESIDEN JOKOWI SEGERA MENYATAKAN MUNDUR SECARA BAIK-BAIK ATAS KEMAUANNYA SENDIRI – JANGAN SAMPAI MUNDUR KARENA DIPAKSA OLEH RAKYAT DAN BERESIKO AKAN TERJADI JATUHNYA KORBAN YANG TIDAK KITA INGINKAN BERSAMA.

KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI

PRESIDIUM :

KAMI JAWA TENGAH

Mudrick SM Sangidu

KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Syukri Fadholi

KAMI JAWA TIMUR

Daniel M Rasyid

KAMI JAWA BARAT

Syafril Sjofyan

AP-KAMI DKI JAKARTA

Djudju Purwantoro