Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI NTB) menggelar diskusi publik bertempat di cafe Amorf geopark rinjani dengan mengangkat tema “Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Mutu Pendidikan di NTB”
DAK Dikbud NTB tersebut akan di arahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik untuk institusi pendidikan SMA/SMK dan SLB.
Belum ada pengerjaan sama sekali sudah mencuat dengan adanya informasi pemberian fee melalui rekening seseorang padahal saat ini masih dalam perencanaan pelaksana, akan tetapi dugaan transfer fee tersebut beredar di berbagai media.
Dalam sambutannya Ketua Umum PW KAMMI NTB meminta supaya DAK ini betul-betul terarah, transparansi dalam proses perencanaa pelaksanaan sampai finishingnya sehingga kedepannya tidak tercorengnha nama baik NTB. "Pintanya" M. Amri Akbar.
Menanggapi hal tersebut, Dr. H. Aidy Furqon dalam sebuah Dialog Publik. Menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut masih belum tahap pelaksanaan, sehingga kalau ada tuduhan transfer fee itu tidak benar adanya, karena sejauh ini kami selalu diskusikan di kantor dan kami baru mengetahui isu terkait transfer fee tersebut dari media.
Dikbud NTB sendiri tidak tahu oknum yang mana dan kemana mereka mentransfer tersebut kami belum tahu itu, bisa kami pastikan itu merupakan dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan adanya transfer fee kami belum tahu juga hal itu siapa dan kemana dia transfer, yang jelas sejauh ini DAK masih dalam perencanaan kalau itu terjadi di lingkungan dikbud tentunya kami akan tindak tegas (di Pecat) oktum yang bersangkutan.
“Terkait dana DAK Dikbud NTB tahun ini berdasarkan hasil mufakat pelaksanaannya melalui swakelola tipe 1, 2 dan 3 itupun masih dalam tahap perencanaan dan persiapan, nilainya sekitar 153 Miliar dan itu belum ada pengerjaan tapi sudah ada tuduhan yang tidak-tidak dengan dasar tuduhan transfer fee terkait dana fee DAK,” Tegas" Aidy Furqon saat sesi dialog di cafe Amorf Geopark Rinjani Kota Mataram pada Kamis, (18/08/22).
Ada beberapa sekolah memang yang akan mendapatkan DAK tersebut dengan rincian SMA 117 paket untuk pembangunannya kemudian rehabnya 97 se-NTB total sekolahnya 58. SMK 304 ruangan SLB itu bentuknya ruang kelas dan kantin, itu nanti kami cek pengerjaanya seperti apa dan tentunya kami akan gunakan tenaga lokal/suplayer lokal inilah segi positifnya bahwa kita akan gunakan yang lokal.
" Kami berharap supaya realisasinya 100% pada target yang sudah di tentukan yaitu Desember mendatang, kalau mingu ini selesai persiapannya maka bulan depan sudah ready dan kami dari dikbud ntb meminta juga supaya pengerjaannya di publikasikan secara transparan dalam pengerjaannya." Jelasnya.
Ia kembali menegaskan justru terjadinya tuduhan yang tidak benar ini akan membuat Pemerintah Pusat marah, oleh sebab itu kita harus bisa menjaga kepercayaan publik kalau tidak kan bisa-bisa DAK untuk pendidikan NTB ini tidak di realisasikan pencairannya.
" DAK ini untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di NTB untuk sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan, sehingga sudah semestinya harus kita sukseskan bukan malah membuat spekulasi-spekulasi yang tidak ada dasrnya, sayang sekali kalau Pemerintah Pusat mengetahui hal dan ini akan membuat tercorengnya nama NTB.”Pungkas Kadis Dikbud NTB.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sekwan DPRD NTB H.Mahdi, SH.,MH yang turut hadir dalam Dialog Publik tersebut, melalui komisi 5 kami mendorong agar realisasi DAK Pendidikan ini agar segera karena sangat penting untuk membangun pendidikan NTB yang lebih baik, terkait permasalahan atau tuduhan yang sedang di ributkan ini Komisi 5 akan mengawasi dan mengontrol potensi penyalahgunaan dana tersebut supaya bisa di kelola atau di pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu perwakilan dari Kejaksaan Tinggi (KEJATI) NTB. Arya Graham Hutagaol meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk melapor jika ada indikasi-indikasi yang di temukan selama proses DAK ini silahkan ke Aparat Penegak Hukum dengan membawa bukti-bukti yang jelas supaya kita bisa proses melalui hukum yang berlaku, mari kita kontrol dan kawal bersama suapaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. "Tutupnya" KEJATI NTB.
0 Komentar