Hal ini disampaikan Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa SIK MH dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Wira Graha Pratama Polresta Mataram, (17/10).
Turut mendampingi Kapolresta Mataram pada kesempatan tersebut, Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kanit Tipidkor dan Kasi Humas Polresta Mataram.
Salam penjelesan yang disampaikan Kapolresta Mataram, perkara Pungli atau tindak pidana korupsi yang telah diungkap Sat Reskrim Polresta Mataram tersebut dilakukan pada Juni 2022 lalu setelah adanya laporan masyarakat pada akhir April 2022.
"Jadi dari bulan Mei 2022 tim opsenal unit tipidkor telah melakukan penyelidikan, baik mendengar keterangan langsung dari korban (Sopir Dump Truk, red) maupun keterangan lain dari berbagai pihak yang hasilnya kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi, sehingga pada Juni 2022 kami mengeluarkan surat perintah pengamanan terhada terduga yang dimaksud,"jelas Mustofa.
Seperti diketahu terduga J yang kini sudah di tetapkan tersangka dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan ini, merupaka salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dasan Gria, kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
Tersangka terjaring OTT saat tim tipidkor Reskirim Polresta Mataram melakukan operasi di salah satu Rumah Makan Siap saji di wilayah Sayang-sayang, Cakranegara, Kota Mataram pada sekitar pukul 18:30 wita, (20/06/2022).
"Saat itu tim menangkap tersangka saat menerima barang (Amplop ) dari seseorang. Dan saat diamankan barang-barang milik tersangka di temukan beberapa amplop yang bertuliskan nama di dalam tas tersangka, dan saat dibuka berisikan sejumlah uang yang totalnya saat itu Rp. 7.626.000 ,"jelas Kapolresta.
Dari pengungkapan dan hasil penyidikan serta dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, kini berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, yang selanjutnya dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Sesuai ketentuan tersangka akan di jerat pasal 12 e UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara.
0 Komentar