𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗝𝗔𝗞𝗔𝗥𝗧𝗔 --Ratusan mahasiswa menyerukan penolakan terhadap politik dinasti dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ini menyebarkan striker dan selebaran anti-politik dinasti di depan Gedung kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat Tangerang.
"Mahasiswa menolak praktik itu dan mengajak masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah masa lalu yang kelam, yaitu penculikan aktivitas,” kata Glamora perwakilan salah satu mahasiswa kepada Wartabumigora (Kamis/11/2024).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti ratusan mahasiswa Kampus UIN dan beberapa kampus sekitar Ciputat, seperti UMJ, Ganesha, Unpam.
Glamora menyebutkan, aksi serupa juga dilakukan di banyak daerah dan kota. Sampai hari ini, dia mengeklaim lebih kurang ada 800 kampus di 35 provinsi di Indonesia.
“Teknisnya memang beda-beda, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil, tetapi memang kita pusatkan di UIN Jakarta karena kita yang menginisiasi dan mengonsolidasikan teman-teman kampus, aktivis, dan mahasiswa di berbagai kampus,” ucap Glamora.
Dalam selebaran poster yang dibagikan itu, terdapat data-data dan fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dari beberapa media.
Diketahui, nantinya akan ada aksi serupa yang lebih besar dan akan dipusatkan di satu titik.
Aksi pembagian poster ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan batas minimum cawapres.
Disorot media asing
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mengundang perhatian media asing.
Artikel berjudul ‘For Indonesia's President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning,' mengungkapkan Gibran lolos ke perhelatan pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman.
Saat itu MK mengubah persyaratan menjadi capres atau cawapres.
The New York Times menulis ada dugaan Jokowi berada di balik layar mengatur keberlanjutan kekuasaannya melalui anaknya jelang berakhirnya masa jabatan.
Seperti diberitakan, pada 16 Oktober 2923 MK "mengizinkan: kepala daerah maju di pemilihan presiden meski belum berusia 40 tahun.
Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, yang juga merupakan Paman Gibran akhirnya dicopot lewat keputusan MKMK.
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.
Publik juga menilai putusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu bahwa upaya uji materi tersebut memang diperuntukkan guna memberi jalan politik bagi Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk berlaga di pemilihan presiden.
0 Komentar